SEMARANG, beritajateng.tv – Meskipun Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng masih akan berlangsung bulan November 2024 mendatang, nama-nama pengganti Ganjar sudah mulai publik perbincangkan, khususnya oleh pengamat politik.
Dengan jumlah penduduk lebih dari 30 juta jiwa, Provinsi Jateng masih meninggalkan PR yang tak pernah usai hingga kini. Mulai dari kemiskinan ekstrim di beberapa kabupaten hingga lemahnya SDM menjadi hal penting yang mesti terselesaikan oleh pemimpin baru.
Menilai hal ini sangat krusial, Forum Peduli Jawa Tengah mengadakan Forum Grup Discussion (FGD) bertajuk ‘Mencari Figur Pemimpin Jawa Tengah Pasca Ganjar-Yasin’ di UP PEAK Hotel Simpang Lima, Kota Semarang, pada Senin, 21 Agustus 2023. Merangkul pengamat politik dari berbagai universitas di Kota Semarang, diskusi ini sekaligus menjadi momentum peringatan Hari Jadi Jateng.
Pengamat politik asal Universitas Diponegoro, Teguh Yuwono menyinggung kemiskinan sebagai salah satu masalah yang tak akan pernah usai di Jateng. Baginya, isu kemiskinan ia percaya akan menjadi topik hangat dalam Pilkada 2024 mendatang.
“Namanya kemiskinan, satu diangkat, yang satu turun, bergantian. Jadi ini sekarang jadi isu alat kampanye. Siapapun Gubernurnya, sama juga akan menghadapi ini,” beber Teguh.
BACA JUGA: DPRD Jateng Usulkan Tiga Nama Pj Gubernur Pengganti Ganjar, Siapa Saja?
Pengganti Ganjar & Yasin mesti koordinatif
Menilik kondisi Jateng, menurut Teguh, provinsi ini memerlukan calon pemimpin yang koordinatif. Bukan tanpa alasan, hubungan baik antara Gubernur dengan Bupati maupun Walikota mesti terjaga. Pasalnya, Gubernur tak akan bertindak langsung dalam menyelesaikan persoalan di Kabupaten/Kota, melainkan melalui Bupati/Walikota yang bersangkutan.
“Karena karakteristik Jateng, Gubernur tidak punya rakyat secara langsung. Itu yang punya kabupaten/kota atau tidak bisa intervensi secara langsung program masyarakat. Disparitas kemampuan memimpin Bupati kan beda-beda. Ada yang sat-set, ada yang tidak. Ini akan Gubernur mendatang hadapi. Kadang visi misi sama, tapi eksekusi tidak sama,” sambungnya.
Sementara itu, pengamat politik asal Universitas Wahid Hasyim, Joko J. Prihatmoko menyinggung lemahnya SDM yang menjadi PR Besar bagi Provinsi Jateng. Joko mengusulkan adanya distribusi pendidikan yang merata, khususnya Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang ia rasa masih senjang.
“Satu dapil ada satu universitas negeri. Ini membuat distribusi sumber daya manusia lebih merata. Sekarang yang diuntungkan dapil 1 saja, Undip ada, Unnes ada, UIN ada, AKPOL ada, bahkan Politeknik saja ada dua,” bebernya.
