SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah berencana memotong gaji karyawan sebesar 3% untuk iuran simpanan tabungan perumahan rakyat (Tapera). Aturan tersebut rencananya akan berlaku untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri, BUMN, pekerja swasta, hingga freelancer.
Iuran Tapera yang mensyaratkan pemotongan gaji karyawan itu kemudian memantik kegaduhan. Beragam respons penolakan muncul dari berbagai pihak, tak terkecuali para pengusaha.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Jawa Tengah, Frans Kongi, pun ikut menolak tegas kebijakan Tapera.
Frans menyoroti adanya peluang tumpang tindih dari iuran Tapera nantinya, yakni dengan manfaat BPJS Ketenagakerjaan melalui Jaminan Hari Tua (JHT).
BACA JUGA: Tegas! Tolak Iuran Perumahan Karyawan Tapera, Apindo Jateng: Itu Tanggung Jawab Pemerintah
Ia menyebut, salah satu manfaat dari BPJS ialah bisa untuk subsidi kredit pemilikan rumah (KPR). Tepatnya, melalui aset JHT sebesar Rp460 triliun yang bisa pekerja gunakan untuk program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan Pekerja.
“BPJS ada soal perumahan itu, dananya banyak, sampai sekarang banyak yang belum mempergunakan, triliunan itu. Kalau kami harus mengikuti Tapera lagi kan ada duplikasi, dobel-dobel,” kata Frans saat beritajateng.tv hubungi, Rabu, 29 Mei 2024.
Pada prinsipnya, lanjut Frans, seluruh Apindo baik di tingkat nasional maupun regional sepakat untuk melayangkan penolakan dan keberatan. Sebab, iuran Tapera nanti dapat membuat pengeluaran perusahaan membengkak dan bisa berimbas pada keberlanjutan perusahaan itu sendiri.
