Desy menambahkan, Kopdes Merah Putih juga dapat mengembangkan layanan lain sesuai potensi wilayah masing-masing. Beberapa di antaranya bekerja sama dengan BRILink melalui layanan Laku Pandai.
Ada pula koperasi yang bekerja sama dengan Samsat Budiman dan Bapenda untuk layanan pembayaran pajak kendaraan, serta dengan Bank Jateng untuk layanan Laku Pandai.
“Kondisinya macam-macam, tidak bisa kita pukul rata harus jalan berapa gerai, karena semua tergantung potensi yang ada di masing-masing wilayah tersebut,” tuturnya.
Purworejo Punya 454 Kopdes Merah Putih, Terbanyak di Jateng
Dari ribuan Kopdes Merah Putih tersebut, Kabupaten Purworejo menjadi daerah dengan jumlah koperasi terbanyak di Jawa Tengah, yakni mencapai 454 unit.
Desy menjelaskan, tingginya jumlah Kopdes Merah Putih di Purworejo berkaitan dengan jumlah desa yang memang cukup banyak di wilayah tersebut.
“Kenapa Kopdesnya banyak di sana? Itu karena jumlah desanya memang banyak. Harusnya jumlah desa di Purworejo itu ada 494 desa, tetapi jumlah Kopdesnya hanya 454 unit,” jelasnya.
Menurut keterangannya, terdapat sekitar 40 desa di Purworejo yang akhirnya bergabung dengan desa lain untuk membentuk KDKMP melalui musyawarah desa.
Penggabungan tersebut dilakukan lantaran sejumlah desa dinilai belum memenuhi batas minimal jumlah penduduk untuk membentuk koperasi sendiri atau memiliki potensi produktivitas yang terbatas.
“Misalnya, ada desa yang mayoritas penduduknya sudah tua sehingga kurang produktif. Jika di situ ada pembangunan koperasi, harapan untuk bisa berkembang dan berkelanjutan sangat kecil,” katanya.
Sebab itu, koperasi dari sejumlah desa tersebut kemudian digabung agar memiliki basis anggota dan potensi usaha yang lebih memungkinkan untuk dikembangkan.
“Makanya di Purworejo, ada sekitar 40 desa yang akhirnya digabung koperasinya,” imbuh Desy.
Belum Semua Kopdes Merah Putih Punya Truk maupun Motor Roda Tiga
Selain persoalan kelengkapan gerai, sarana dan prasarana pendukung Kopdes Merah Putih di Jawa Tengah juga belum seluruhnya terpenuhi. Desy mengatakan, koperasi yang bangunannya telah selesai dibangun belum tentu telah mendapatkan seluruh kendaraan operasional yang dibutuhkan.
