SEMARANG, beritajateng.tv – Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng resmi melantik jajaran direksi baru Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Moedal Semarang, Rabu, 7 Januari 2026.
Dalam pelantikan tersebut, Ady Setyawan dipercaya mengemban jabatan Direktur Utama, sementara posisi Direktur Umum diisi oleh Yulianto Prabowo. Keduanya terpilih melalui proses seleksi terbuka yang dinilai transparan dan kompetitif.
Usai pelantikan, Ady Setyawan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Semarang dan DPRD yang telah membuka kesempatan luas bagi masyarakat untuk mengikuti seleksi pimpinan BUMD secara terbuka.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Semarang dan DPRD yang telah memberikan kesempatan melalui proses seleksi yang transparan. Ini membuktikan bahwa setiap warga negara memiliki peluang yang sama,” ujar Ady.
Sebagai putra daerah Semarang, Ady Setiawan menegaskan komitmennya untuk langsung bekerja sesuai arahan Wali Kota selaku Kuasa Pemilik Modal PDAM. Fokus utama dalam waktu dekat adalah peningkatan kualitas pelayanan, terutama penanganan pengaduan pelanggan yang cepat dan responsif.
“Pelayanan harus satset, cepat, dan tuntas. Selain itu, kami juga akan mendorong peningkatan pendapatan melalui efisiensi biaya agar kontribusi PDAM terhadap PAD semakin optimal,” katanya.
BACA JUGA: DPRD Kota Semarang Panggil Calon Direktur PDAM, Ini yang Dibahas
Ady mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, salah satunya terkait pengendalian pengambilan air tanah.
Menurutnya, penggunaan air tanah yang berlebihan berisiko menimbulkan penurunan muka tanah dan degradasi lingkungan.
“Penegakan Perda Pengendalian Air Tanah akan kami perkuat. Namun, itu harus di imbangi dengan peningkatan suplai air perpipaan agar masyarakat memiliki alternatif yang andal,” jelasnya.
Untuk memperluas cakupan layanan, PDAM Tirta Moedal akan mengoptimalkan Sistem Penyediaan Air Minum Semarang Barat serta menyiapkan pengembangan SPAM Semarang Timur atau Jeragung. Langkah ini harapannya mampu menjawab kebutuhan air bersih di wilayah timur kota yang terus berkembang.
Selain itu, Ady menyoroti masih tingginya tingkat kebocoran air atau Non-Revenue Water yang mencapai sekitar 42 persen.
Ia menyebut, penanganan kebocoran akan pihaknya lakukan melalui pendekatan administratif dan teknis secara bersamaan.
“Dari sisi administrasi dan komersial, kami akan menertibkan sambungan ilegal, membenahi sistem pembacaan meter, dan memastikan konsumsi tercatat secara proporsional. Secara teknis, kami akan membangun district meter area di zona-zona rawan,” ungkapnya.
Wilayah Semarang Utara menjadi perhatian khusus karena menjadi penyumbang terbesar kebocoran air.
PDAM Tirta Moedal juga membuka peluang modernisasi teknologi melalui kerja sama dengan lembaga donor. Termasuk konsultan domestik dan internasional, serta penggantian pipa-pipa lama yang sudah melewati usia pakai.
Dalam hal ekspansi pelanggan, Ady menargetkan peningkatan jumlah sambungan rumah secara bertahap. Saat ini, jumlah pelanggan tercatat sekitar 203 ribu sambungan.
“Kami menargetkan penambahan sekitar 10 ribu pelanggan setiap tahun. Harapannya, di akhir masa jabatan jumlah pelanggan bisa mencapai 250 ribu,” katanya.
Harapan untuk Direksi Baru
Sementara itu, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, berharap jajaran direksi baru mampu membawa peningkatan signifikan dalam pelayanan air bersih bagi masyarakat.
“Harapan saya sederhana, pelayanannya harus lebih baik. Tantangan ke depan cukup besar, mulai dari optimalisasi SPAM Semarang Barat hingga rencana pengembangan SPAM Semarang Timur,” ujar Agustina.
Agustina juga menyinggung peran PDAM dalam proyek pembangunan jaringan air limbah domestik yang mendapat dukungan Asian Development Bank.
Menurutnya, tanggung jawab PDAM kini tidak hanya terbatas pada air minum, tetapi juga mendukung pengelolaan lingkungan perkotaan secara menyeluruh.
“Ini tantangan besar karena ada dua tugas utama yang harus berjalan bersamaan. Keduanya membutuhkan konsentrasi dan manajemen yang kuat,” katanya.
Selain itu, terbitnya Perda Pajak Air Tanah di tingkat provinsi di nilai menjadi peluang bagi PDAM. Pembatasan penggunaan air tanah menurutnya dapat mendorong peralihan masyarakat ke layanan air perpipaan.
“Kalau pajak air tanah berlaku, PDAM harus siap menyediakan skema air bersih yang biayanya lebih terjangkau. Ini peluang besar, tapi juga tantangan yang harus di jawab dengan kesiapan layanan,” pungkas Agustina. (*)
Editor: Elly Amaliyah
