“Yang paling pokok bagaimana kita sosialisasi, khususnya bupati ke tokoh masyarakar dan elemen lain. Kita gandeng bersama-sama, tidak usah terjadi demo demo yang sifatnya justru merugikan persatuan dan kesatuan Pati khususnya dan Jateng pada umumnya,” pungkas Luthfi.
Luthfi arahkan kepala daerah libatkan pihak ketiga untuk buat kajian
Tak cuma untuk Bupati Pati, Luthfi meminta kepala daerah menetapkan PBB-P2 dengan matang.
Bila perlu, kata dia, libatkan pihak ketiga untuk membuat kajian.
“[Kepala daerah] akan kita perlakukan sama, untuk segera lakukan koordinasi terkait kenaikan PBB, lakukan permohonan kepada pihak ketiga. Contoh bikin kajian, kemudian dikirimkan ke provinsi untuk dilakukan kajian kepada pihak ketiga, apakah kenaikan PBB itu wajar atau tidak,” ujar dia.
BACA JUGA: Profil Sudewo, Bupati Pati 2025: Pemimpin Kontroversial Naikkan PBB 250 Persen
Dalam hematnya, aksi unjuk rasa yang terjadi di Pati akibat penetapan kenaikan PBB-P2 itu terjadi lantaran kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.
“Satu. kurang sosialisasi. Mungkin belum terbuka dan kedua harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat, tapi prinsip yang utama adalah jangan membebani masyarakat,” pungkasnya. (*)
Editor: Farah Nazila
