SEMARANG, beritajateng.tv – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi angkat bicara soal Bupati Pati Sudewo yang menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.
Saat beritajateng.tv jumpai di Purworejo pada Kamis, 7 Agustus 2025, Luthfi mengaku pihaknya sudah berkomunikasi dengan Sudewo perihal kenaikan PBB-P2 tersebut. Luthfi meminta Sudewo untuk mempertimbangkannya bersama elemen masyarakat sebelum menetapkan tarif PBB-P2 tersebut.
“Terkait dengan materi naiknya PBB, prinsipnya adalah disesuaikan dengan kemampuan daerah. Kemudian tidak boleh membebani masyarakat. Perintah saya untuk dilakukan evaluasi dan kajian, kalau perlu diturunkan saat itu,” ujar Luthfi.
Mantan Kapolda Jateng itu pun meminta Sudewo segera melakukan dialog dengan elemen masyarakat.
“Terus disosialisasikan secara masif, sehingga semua masyarakat jadi tahu kalau semua itu adalah untuk masyarakat dari masyarakat dan oleh masyarakat,” sambung Luthfi.
BACA JUGA: Bupati Pati Sudewo Klarifikasi Video Viral: Saya Tidak Menantang Rakyat, Saya Menegaskan Keputusan
Lebih lanjut, Luthfi menegaskan penetapan PBB-P2 itu bukan bersifat intervensi dari pihaknya selaku gubernur, melainkan hanya koordinasi dengan kepala daerah terkait.
“Kita sifatnya koordinasi, jadi Bupati Pati sudah saya lakukan koordinasi, sudah saya perintahkan karena ini sudah jadi trending topic, kan kasihan masyarakat kita kalau itu kita naikkan harganya,” tegas Luthfi.
Luthfi minta warga Pati tak demo lagi, sebut timbulkan perpecahan
Luthfi pun meminta tak ada lagi demonstrasi atau unjuk rasa yang masyarakat lakukan.
Menurutnya, sosialisasi aturan ke masyarakat jadi kunci utama. Pihaknya menilai aksi demonstrasi hanya bisa menimbulkan perpecahan pada akhirnya.
“Yang paling pokok bagaimana kita sosialisasi, khususnya bupati ke tokoh masyarakar dan elemen lain. Kita gandeng bersama-sama, tidak usah terjadi demo demo yang sifatnya justru merugikan persatuan dan kesatuan Pati khususnya dan Jateng pada umumnya,” pungkas Luthfi.
Luthfi arahkan kepala daerah libatkan pihak ketiga untuk buat kajian
Tak cuma untuk Bupati Pati, Luthfi meminta kepala daerah menetapkan PBB-P2 dengan matang.
Bila perlu, kata dia, libatkan pihak ketiga untuk membuat kajian.
“[Kepala daerah] akan kita perlakukan sama, untuk segera lakukan koordinasi terkait kenaikan PBB, lakukan permohonan kepada pihak ketiga. Contoh bikin kajian, kemudian dikirimkan ke provinsi untuk dilakukan kajian kepada pihak ketiga, apakah kenaikan PBB itu wajar atau tidak,” ujar dia.
BACA JUGA: Profil Sudewo, Bupati Pati 2025: Pemimpin Kontroversial Naikkan PBB 250 Persen
Dalam hematnya, aksi unjuk rasa yang terjadi di Pati akibat penetapan kenaikan PBB-P2 itu terjadi lantaran kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.
“Satu. kurang sosialisasi. Mungkin belum terbuka dan kedua harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat, tapi prinsip yang utama adalah jangan membebani masyarakat,” pungkasnya. (*)
Editor: Farah Nazila
