“Satu, ini tidak masuk akal, kedua ini memberatkan perusahaan, menambah beban. Kalau tambah beban berarti biaya kami tambah, daya saing kami menurun,” ucap Frans.
Minta uji coba iuran Tapera ke ASN dan TNI-Polri
Lebih lanjut, Frans menilai program Tapera semestinya hanya berlaku bagi ASN, TNI, dan Polri. Bukan malah karyawan swasta.
“Silakan coba ke ASN, TNI, dan Polri yang memang selama ini langsung dibiayai pemerintah, di bawah kontrol pemerintah. Coba kita lihat nanti beberapa tahun ke depan bagaimana,” tuturnya.
Ia pun meminta pemerintah untuk menangguhkan keputusan mengenai Tapera. Bahkan, kalau bisa membatalkannya.
Menurut Frans, Tapera hanya akan menambah beban pengeluaran perusahaan swasta. Pasalnya, selama ini perusahaan telah membayar berbagai potongan, mulai dari BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, hingga uang pesangon atau pensiun.
“Kami minta jangan terapkan kepada kami [perusahaan swasta] dulu, karena kami sudah ada BPJS. Kalau tidak, nanti tumpang tindih,” tandasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
