PATI, beritajateng.tv – Demo MBG Pati berlangsung di depan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tlogowungu 1, Desa Tlogorejo, Jumat 27 Februari 2026.
Massa yang tergabung dalam Aliansi Warga Tlogowungu Bersatu menyuarakan protes terhadap kualitas menu Makan Bergizi Gratis. Mereka menilai sajian yang diterima siswa tidak sebanding dengan anggaran yang disebutkan.
Sejumlah warga datang menggunakan kendaraan pikap yang terpasang spanduk tuntutan. Salah satu spanduk bertuliskan tudingan bahwa program tersebut berpotensi menjadi ladang korupsi.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat setempat. Suasana sempat memanas ketika massa meminta klarifikasi pengelola.
Koordinator lapangan aksi, Muhammad Ali Sobri, menjelaskan alasan protes tersebut. Ia menyampaikan menu kering yang terbagi untuk siswa sekolah dasar kelas 1 sampai 3 tidak sesuai nilai anggaran. Menu tersebut terdiri atas satu roti, satu jeruk, dan empat butir telur puyuh. Paket makanan itu disebut bernilai Rp8 ribu per porsi.
BACA JUGA: Perdana di Ngawen Blora, Mitra Dapur MBG Gelar Sertifikasi Mitigasi Kebakaran
Aliansi melakukan pengecekan harga pasar secara mandiri. Hasil temuan mereka menunjukkan kisaran harga sekitar Rp5 ribu. Sobri mempertanyakan selisih anggaran sebesar Rp3 ribu per paket. Ia menegaskan warga hanya ingin transparansi penggunaan dana.
Selain persoalan harga, massa juga menyoroti kualitas bahan makanan. Beberapa siswa melaporkan menerima jeruk dalam kondisi busuk. Temuan tersebut membuat orang tua murid merasa kecewa. Mereka menilai program pemenuhan gizi harus mengutamakan kelayakan konsumsi.
Warga juga mempertanyakan kehadiran tenaga ahli gizi di lokasi. Menurut Sobri, petugas ahli gizi seharusnya siaga untuk memastikan kualitas makanan. Ketidakhadiran tenaga tersebut memicu kecurigaan masyarakat. Mereka menganggap pengawasan belum berjalan optimal.
Dalam orasinya, massa menuntut perbaikan pelayanan pada SPPG Tlogowungu 1. Mereka meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Jika perbaikan tidak segera terwujud, warga mengancam pembubaran fasilitas tersebut. Tuntutan itu mereka sampaikan secara terbuka di depan kantor pelayanan.
