“Kalau kantor Kejaksaan menjadi bagus dan luas, bisa untuk meningkatkan pelayanan publik juga menjadi nyaman, tidak seperti yang sekarang,” imbuhnya.
Mengenai anggaran hibah tersebut, pihak Kejaksaan Negeri Blora yang mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kabupaten Blora.
“Bukan terus langsung ada anggarannya, ada tahapannya. Untuk pembangunan gedung kita mengajukan sekitar 12 Milyar lebih, tetapi yang di-ACC 7 koma sekian milyar,” jelasnya.
Jatmiko menegaskan, meskipun mendapat anggaran, Kejaksaan Negeri Blora akan tetap menindaklanjuti laporan masyarakat terhadap dugaan tindak Pidana dari Pemerintah maupun DPRD.
“Tidak ada dalam penanganan perkara di kami, tidak ada Conflict of Interest. Itu nantinya menjadi aset negara yang berada di wilayah Blora,” tutupnya.
Selain itu, pihaknya juga sudah mengajukan anggaran ke Kejaksaan Agung untuk pembangunan gedung tersebut, tetapu sampai saat ini belum mendapat persetujuan. (*).
Editor: Andi Naga Wulan.
