SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah Kabupaten Blora kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Pemberian penghargaan ini berdasarkan pada pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024, menandai pencapaian Pemkab Blora kesebelas kalinya sejak 2015.
Penyerahan hasil pemeriksaan LKPD itu berlangsung di Gedung Perwakilan BPK RI Jawa Tengah, Kota Semarang, pada Kamis, 5 Juni 2025.
BACA JUGA: Sapi Milik Warga Blora Terpilih Jadi Hewan Kurban Prabowo, Begini Penampakannya!
Acara tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Kantor Perwakilan BPK RI Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, dan dihadiri oleh Bupati Blora, Arief Rohman, serta Ketua DPRD Kabupaten Blora, Mustopa, bersama para tamu undangan dari berbagai daerah di Provinsi Jawa Tengah.
“Alhamdulillah, Blora statusnya adalah WTP yang kesebelas kalinya. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pemkab, Pak Sekda, dan seluruh OPD, serta teman-teman legislatif yang telah bersinergi. Ini kami persembahkan untuk masyarakat Blora,” ungkap Arief Rohman.
Raihan predikat Opini WTP untuk tingkatkan kualitas pengelolaan keuangan Kabupaten Blora
Dalam kesempatan tersebut, Arief Rohman berharap prestasi ini menjadi penyemangat bagi jajarannya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.
Ia menekankan komitmen untuk mengikuti semua aturan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan, agar persiapan LKPD dapat lebih baik dan akuntabel di masa mendatang.
Ketua DPRD Blora Mustopa pun menyatakan syukur atas pencapaian ini.
“Alhamdulillah, berkat kerja sama, kerja keras, dan kerja cerdas dari unsur eksekutif dan legislatif, Blora kembali mendapatkan WTP. Semoga kekompakan dan sinergitas di Pemkab Blora terus meningkat untuk mewujudkan kemajuan yang berkelanjutan,” ujarnya.
BACA JUGA: Bupati Blora Pimpin Panen Raya Padi Organik, Dorong Pertanian Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan
Sementara itu, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah berharap opini WTP dapat memotivasi pemerintah kabupaten dalam mengelola program kerjanya lebih baik lagi.
