Anies menegaskan, jika pemerintah ingin demokrasi dan tata kelola pemerintahan berjalan baik, maka harus persempit ekonomi bawah tanah.
“Kita ingin agar demokrasi kita berjalan dengan baik. Pembiayaan pemerintah berjalan dengan baik. Dan itu membutuhkan agar underground economy kita itu makin hari makin kecil. Kalau bisa malah sudah tidak ada lagi,” tegasnya.
Ekonomi bawah tanah beri efek langsung ke penerimaan negara, pajak salah satunya
Lebih jauh, Anies menyebut dampak ekonomi bawah tanah yang sangat nyata terhadap penerimaan negara. Oleh karena aktivitas tersebut tidak tercatat, tutur Anies, pemerintah kehilangan potensi besar dari sisi pajak dan penerimaan resmi.
“Angka-angka pertumbuhan ekonomi itu semua enggak tercatat. Kemudian pajak, penerimaan negara, enggak ada itu yang kegiatan ilegal dan kegiatan tidak terlaporkan enggak masuk ke pendapatan negara,” paparnya.
Ia menambahkan, defisit penerimaan ini juga memengaruhi kebijakan pembangunan karena pemerintah tidak memiliki gambaran utuh mengenai pergerakan ekonomi di lapangan.
“Itu ukurannya seperempat dari perekonomian kita. Efeknya nyata sekali. Bagaimana pendapatan negara kita tidak lengkap, tidak utuh karena ada aktivitas yang tidak bisa kita pajakin,” jelasnya.
BACA JUGA: Anies Baswedan Cicipi Kuliner Khas Semarang Lunpia Cik Meme
Anies mendorong pemerintah untuk menjadikan persoalan ekonomi bawah tanah sebagai prioritas dalam pembenahan sistem keuangan negara.
“Nyata sekali saya melihat ini persoalan penting yang harus segera pemerintah bereskan hari ini,” tandas Anies. (*)
Editor: Farah Nazila
