Sejumlah indikator kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan perbaikan. Tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,32 persen, tingkat kemiskinan berada di angka 9,39 persen, dan rasio ketimpangan atau Gini Ratio tercatat sebesar 0,350.
Sementara itu, sektor UMKM di Jawa Tengah mulai menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Maret 2026 mencapai Rp12,45 triliun atau tumbuh 9,21 persen dbanding tahun sebelumnya.
Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) bahkan melonjak hingga 230,31 persen secara tahunan dengan nilai mencapai Rp475,78 miliar.
Menurut Bayu, peningkatan akses pembiayaan tersebut menjadi indikator positif bagi penguatan ekonomi kerakyatan di Jawa Tengah.
“Pertumbuhan penyaluran KUR dan UMi menunjukkan bahwa pelaku UMKM semakin aktif dan produktif. Ini menjadi momentum yang baik untuk terus memperluas akses pembiayaan sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat,” katanya.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga disebut turut memberi dampak ekonomi bagi masyarakat. Hingga Maret 2026, program tersebut telah menjangkau sekitar 9,27 juta penerima manfaat dan membuka lapangan kerja bagi sekitar 164 ribu orang di Jawa Tengah.
Bayu menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keberlanjutan pertumbuhan di Jawa Tengah sepanjang 2026.
“Dengan kondisi fiskal yang sehat, dukungan APBN dan APBD yang kuat, serta stabilitas ekonomi yang tetap terjaga. Kami optimistis Jawa Tengah mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya. (*)
