SEMARANG, beritajateng.tv – Badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) turut memantik perhatian kontestan Pilgub Jawa Tengah. Mengapa tidak? Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) merilis data PHK dari Januari hingga Agustus 2024 di Jawa Tengah mencapai 14 ribu lebih.
Calon Wakil Gubernur (Cawagub) nomor urut 1, Hendrar Prihadi (Hendi), mengaku sudah turun langsung ke pengusaha yang terpaksa melakukan PHK pada para buruh.
Hal itu Hendi ungkap saat beritajateng.tv jumpai di Posko Pemenangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi di Jalan Pandanaran Nomor 100, Kota Semarang, Jumat, 4 Oktober 2024.
BACA JUGA: Tegaskan Jawa Tengah Basis Banteng, Hendi: Sejak Reformasi Hingga Kini Gubernurnya dari PDIP
“Jadi ini lebih pada sebuah daya beli yang turun. Kenapa? Apalagi untuk mereka yang ekspor hari ini, imbas daripada Perang Ukraina, Iran-Israel-Palestina, membuat mata rantai distribusi terganggu. Kebutuhannya juga semakin mengecil,” ungkap Hendi.
Oleh sebab kebutuhan pasar yang kian mengecil, kata Handi, produksi perusahaan garmen dan tekstil yang menyumbang PHK terbanyak tak bisa maksimal.
Hendi tegaskan Pemprov Jateng harus mampu ringankan beban pengusaha dan buruh, bagaimana caranya?
Dalam hematnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus berperan dalam menyelesaikan badai PHK. Adapun keputusan Pemprov Jawa Tengah, kata Hendi, harus mampu meringankan seluruh pihak, baik buruh maupun pengusaha.
“Di tingkat pengusahanya ya tidak usah lagi dituntut target dari pendapatan kondisi normal, kita harus bisa baca itu,” ucapnya.
Sementara itu, dari sisi tenaga kerja atau buruh yang terkena PHK, Hendi menginginkan ada terobosan untuk meringankan beban mereka pasca-PHK.
BACA JUGA: Solid! Kunjungi Kabupaten Tegal, Andika-Hendi Bareng Bima-Syaeful Mujab Temui Masyarakat
“Pemerintah tampil untuk ngasih keringanan terhadap biaya hidup mereka, seperti sembako, dll. Agar mereka bisa bertahan hidup, itu yang harus dilakukan pemerintah untuk kondisi seperti itu,” tegas Hendi.
Tak hanya itu, Hendi mengungkap Pemprov Jawa Tengah bisa membuka ruang akses komunikasi dengan pihak lain yang masih membutuhkan produk tekstil dari Jawa Tengah.
“Itu akan membuk pasar baru. Itu harus dilakukan, kami akan melakukan itu apabila Andika-Hendi terpilih,” ungkapnya.
Singgung soal UMP di Jateng, Akankah Hendi Naikkan Gaji Minimal?
Tak hanya PHK, soal Upah Minimum Provinsi (UMP) bagi Hendi bak pekerjaan rumah yang tak kunjung selesai di Jawa Tengah.
“Teman-teman pegawai atau buruh kepengin UMK tinggi, tapi teman-teman pengusaha pengin jangan tinggi-tinggi. Nah, bagaimana langkah pemerintah?” papar Hendi.
Terkait pemberian UMP maupun UMK, kata Hendi, sudah jelas teratur dalam aturan yang berlaku. Sehingga, kata dia, yang terpenting ialah bagaimana memfasilitasi agar tercipta keseimbangan antara buruh maupun pengusaha.
“Pak Andika sudah sering bicara, Andika-Hendi akan meringankan beban biaya teman-teman pegawai/buruh di dalam kehidupan sehari-hari,” ungkapnya.
BACA JUGA: Daftar Timses Andika-Hendi, Ada Megawati hingga Eks Komandan Brimob: Siap Jaga Kandang Banteng!
Berikut program kerja Andika-Hendi terkait kesejahteraan buruh
Dalam kesempatan itu, Hendi turut membeberkan program kerjanya yang menyangkut kesejahteraan buruh. Misalnya seperti sekolah gratis untuk anak buruh, pelayanan kesehatan gratis untuk buruh dan anaknya, dan hunian untuk buruh melalui pembangunan rusunawa.
“Perjalanana ke pabrik akan kami siapkan feeder, BRT, atau bus dari rumah mereka ke pabrik. Atau mungkin jika pangan mahal, itu perlu stabilitas yang pemerintah harus hadir,” tegas Hendi
Upaya itu Hendi lakukan agar buruh atau tenaga kerja di Jawa Tengah bisa menabung sebagian dari pendapatannya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
