SEMARANG, beritajateng.tv – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jawa Tengah menegaskan penegakan keadilan di sektor pendidikan. Hal itu tersampaikan oleh Anggota Banggar sekaligus Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng, Abdul Aziz, dalam Rapat Paripurna, Rabu, 29 November 2023.
Penegakan keadilan di sektor pendidikan itu tak tercantum dalam slide penayangan. Kendati demikian, pihaknya ingin BOSDA dan insentif guru keagamaan tetap masuk anggaran RAPBD 2024 mendatang.
“Penegakan keadilan sektor pendidikan yakni tetap teranggarnya BOSDA Jateng serta insentif guru kegamaan yang meliputi guru Madin, TPQ, Pondok Pesantren, dan guru agama lain se-Jateng, ini saya tambahi sendiri,” ujar Aziz saat membacakan rekomendasi Banggar.
Selain rekomendasi di bidang pendidikan, persoalan utama seperti penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting juga tetap menjadi fokus dalam RAPBD 2024.
Banggar DPRD Provinsi Jateng juga memberikan rekomendasi agar perencanaan dan penganggaran dalam RKPD, KUA PPAS, dan APBD ini terlaksana sesuai ketentuan Perda Provinsi Jateng Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu.
BACA JUGA: Komisi E DPRD Jateng Pastikan Anggaran Pendidikan Aman, Tetap Harapkan Adanya Kenaikan Insentif Guru
“Serta semua komitmen hasil pembahasan antara eksekutif dan legislatif menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan,” sambung Aziz.
Aziz menuturkan, rekomendasi Banggar selanjutnya yakni fokus pada pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar sesuai dengan standar pelayanan minimum dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Lebih lanjut, ketersediaan anggaran di tahun politik juga tak luput menjadi rekomendasi Banggar kepada eksekutif untuk kemudian jadi pertimbangan.
“Tahun 2024 merupakan tahun politik, untuk itu menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat harus menjadi prioritas bersama. Melalui itu, ketersediaan anggaran untuk Pemilu menjadi pertimbangan,” tandasnya.
Pj Gubernur Jateng apresiasi Banggar
Turut hadir, Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Banggar selama penyusunan anggaran berlangsung.
