Bondan kembali menegaskan, Pemkab Semarang, sebenarnya sudah mengalokasikan anggaran untuk memberikan bantuan keuangan kepada desa yang ada di daerahnya.
Tetapi ketika desa atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermasdes) lambat, akhirnya anggaran yang sudah disiapkan tersebut menjadi tidak termanfaatkan. “Kalau demikian kan sayang sekali,” lanjutnya.
Mestinya, masih kata Bondan, anggaran tersebut bisa dialokasikan atau dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lainnya yang lebih urgen. “Kalau begini jadinya silpa desa. Tetapi siapa kan juga tidak ideal terkait penganggaran,” tandasnya.
Sebelumnya, persoalan bankeudes ini menjadi salah satu poin rekomendasi hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Semarang yang di sampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Semarang.
BACA JUGA: DPRD Jateng Fun Run 2025 Gaet 1.400 Peserta, Mohammad Saleh: Momen Pererat Hubungan DPRD dan Masyarakat
Dalam rekomendasi yang Sekretaris DPRD Kabupaten Semarang, Partono ini bacakan, bankeudes agar berlangsung pada semester I APBD tahun berjalan. Sehingga dapat terlaksana tepat waktu dan bermanfaat bagi masyarakat.
Bahkan terkait dengan lambatnya administrasi, Wakil Rakyat Kabupaten Semarang juga merekomendasikan agar pemerintah daerah juga memberikan sanksi kepada desa yang tidak melaksanakan. (*)
Editor: Farah Nazila
