“Hari ini saja, pembayaran PBB di semua titik pelayanan mencapai Rp 7 miliar lebih. Sedangkan, realisasi PBB hingga saat ini sudah 37,7 persen,” ungkapnya.
Menurutnya, ada beberapa kendala dalam penarikan PBB di ibu kota Jawa Tengah. Antara lain ada beberapa nomor objek pajak (NOP) yang bidang tanahnya tidak wajib pajak bersangkut tempati. Meski persentase NOP di bawah 10 persen, namun nominal pembayarannya cukup besar.
“Wajib pajak tidak di sini, mereka tinggal di luar kota. Itu salah satu kendala,” paparnya.
Selain itu, sambung Iin, tingkat piutang PBB yang cukup banyak sehingga perlu penagihan ekstra. Oleh karena itu, pihaknya menggenjot dengan berbagai upaya. Anatara lain melalui pekan panutan PBB dan pemberian diskon agar tidak menambah jumlah piutang PBB. Harapannya, masyarakat bisa memanfaatkan monentum ini.
“Apalagi, setelah pekan panutan berakhir, sampai batas tempo ada yang belum bayar, tentu akan muncul lagi piutang. Biasanya, masyarakat yang memiliki tunggakan akan terulang kembali. Maka, kami coba nagih,” paparnya. (*)
Editor: Elly Amaliyah
