SEMARANG, beritajateng.tv – Komunitas perempuan Bara Puan secara terbuka menyatakan dukungannya untuk menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka menilai pelaksanaan program unggulan pemerintah tersebut masih menyisakan banyak persoalan yang belum memperoleh evaluasi menyeluruh.
Perwakilan Bara Puan, Tuti Wijaya, mengatakan penghentian sementara program perlu 𝖽ilakukan agar pemerintah dapat melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap tata kelola MBG.
Hal itu Tuti ungkap saat beritajateng.tv jumpai dalam aksi Dapur Umum Banget di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa, 23 Juni 2026 sore.
BACA JUGA: Masak di Depan Kantor Gubernur Jateng, Komunitas Bara Puan Kritik MBG: SPPG Bukan Punya Rakyat
“Kalau kami sepakat untuk 𝖽ihentikan terkait dengan MBG. Karena aku kira itu menjadi salah satu cara. Kita tahu sendiri sedang dalam kondisi krisis. Bagaimana pemerintah mencoba melakukan perbaikan pun sampai sekarang nyatanya dolar masih tinggi, dampak-dampak dari MBG ini juga masih banyak,” ujar Tuti.
Meski demikian, Tuti menegaskan pihaknya tidak serta-merta menolak seluruh tujuan program MBG. Menurutnya, pemerintah perlu lebih dahulu menjawab pertanyaan mendasar mengenai efektivitas dan ketepatan sasaran program tersebut.
“[Kalau tidak bermanfaat] enggak juga. Tapi kita juga harus ada konteks evaluasi di situ. Apakah konteks kebermanfaatannya itu seperti apa? Atau implementasi dari MBG itu apakah sudah tepat sasaran atau belum,” katanya.
Bara Puan Soroti Pelibatan TNI dalam Pengelolaan Dapur MBG
Selain menyoroti pelaksanaan program, Bara Puan juga mengkritik keterlibatan aparat dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi dapur penyedia MBG.
Tuti menilai pengelolaan program pangan semestinya lebih banyak melibatkan masyarakat secara langsung, termasuk kelompok perempuan yang selama ini dekat dengan urusan pengasuhan dan kebutuhan pangan keluarga.
“Iya, itu jelas yang kami tolak. Bagaimana caranya menyejahterakan masyarakat tapi dengan cara merebut,” ujarnya.
Menurutnya, sejak awal pengelolaan MBG semestinya memberikan ruang lebih besar kepada masyarakat untuk terlibat dalam penyediaan maupun pengelolaan pangan.
