SEMARANG, beritajateng.tv – Komunitas perempuan Bara Puan secara terbuka menyatakan dukungannya untuk menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka menilai pelaksanaan program unggulan pemerintah tersebut masih menyisakan banyak persoalan yang belum memperoleh evaluasi menyeluruh.
Perwakilan Bara Puan, Tuti Wijaya, mengatakan penghentian sementara program perlu đť–˝ilakukan agar pemerintah dapat melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap tata kelola MBG.
Hal itu Tuti ungkap saat beritajateng.tv jumpai dalam aksi Dapur Umum Banget di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa, 23 Juni 2026 sore.
BACA JUGA:Â Masak di Depan Kantor Gubernur Jateng, Komunitas Bara Puan Kritik MBG: SPPG Bukan Punya Rakyat
“Kalau kami sepakat untuk 𝖽ihentikan terkait dengan MBG. Karena aku kira itu menjadi salah satu cara. Kita tahu sendiri sedang dalam kondisi krisis. Bagaimana pemerintah mencoba melakukan perbaikan pun sampai sekarang nyatanya dolar masih tinggi, dampak-dampak dari MBG ini juga masih banyak,” ujar Tuti.
Meski demikian, Tuti menegaskan pihaknya tidak serta-merta menolak seluruh tujuan program MBG. Menurutnya, pemerintah perlu lebih dahulu menjawab pertanyaan mendasar mengenai efektivitas dan ketepatan sasaran program tersebut.
“[Kalau tidak bermanfaat] enggak juga. Tapi kita juga harus ada konteks evaluasi di situ. Apakah konteks kebermanfaatannya itu seperti apa? Atau implementasi dari MBG itu apakah sudah tepat sasaran atau belum,” katanya.
Bara Puan Soroti Pelibatan TNI dalam Pengelolaan Dapur MBG
Selain menyoroti pelaksanaan program, Bara Puan juga mengkritik keterlibatan aparat dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi dapur penyedia MBG.
Tuti menilai pengelolaan program pangan semestinya lebih banyak melibatkan masyarakat secara langsung, termasuk kelompok perempuan yang selama ini dekat dengan urusan pengasuhan dan kebutuhan pangan keluarga.
“Iya, itu jelas yang kami tolak. Bagaimana caranya menyejahterakan masyarakat tapi dengan cara merebut,” ujarnya.
Menurutnya, sejak awal pengelolaan MBG semestinya memberikan ruang lebih besar kepada masyarakat untuk terlibat dalam penyediaan maupun pengelolaan pangan.
“Harusnya kalau memang itu 𝖽igodok dengan benar-benar, pengelolaan MBG dan pengelolaan ini harus melibatkan masyarakat itu sendiri. Bukan melibatkan mereka yang berasal dari mereka,” lanjut Tuti.
Ia menambahkan, kelompok perempuan seharusnya turut đť–˝ilibatkan dalam perumusan maupun pelaksanaan program karena mereka menjadi pihak yang paling dekat dengan kebutuhan gizi anak.
“Ketika MBG ini berjalan harusnya juga melibatkan kelompok-kelompok perempuan. Bagaimana anak-anak mereka yang 𝖽ikasih makan MBG juga mau tidak mau 𝖽ipelihara atau berasal dari orang tua yang menyayangi mereka dengan sepenuh hati,” katanya.
Singgung Kasus Keracunan dan Dugaan Korupsi MBG
Dalam kesempatan itu, Tuti juga menyoroti sejumlah persoalan yang sempat mencuat selama pelaksanaan MBG, termasuk kasus keracunan yang terjadi di berbagai daerah.
Ia menilai berbagai kejadian tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah.
“Ya, saya kira banyak sekali kasus keracunan MBG. Bahkan di Tegal, saya dengar, saya baca berita di Tegal dan di beberapa wilayah juga sudah,” ujarnya.
Namun menurutnya, hingga kini belum terlihat evaluasi yang terbuka terkait jumlah korban maupun persoalan lain yang muncul selama pelaksanaan program.
BACA JUGA:Â Gelar Diskusi bareng Mahasiswa, Komunitas Bara Puan Kampanyekan 16 HAKTP
“Tapi itu enggak pernah mendapatkan evaluasi, misalnya berapa anak korban MBG, terus berapa orang juga melakukan korupsi dan lain sebagainya. Itu juga harusnya jadi evaluasi, tapi sampai sekarang enggak pernah ada evaluasi itu,” lanjutnya.
Tuti mengatakan keresahan tersebut yang kemudian mendorong sejumlah jaringan masyarakat sipil, mahasiswa, hingga kelompok perempuan bergabung dalam Bara Puan.
“Kami sebenarnya berasal dari teman-teman jaringan. Baik mahasiswa, lembaga, organisasi-organisasi yang mendukung kelompok-kelompok perempuan,” katanya.
Libur Sekolah Harus jadi Momentum Evaluasi MBG
Tuti juga menanggapi penghentian sementara MBG selama masa libur sekolah. Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya đť–˝imanfaatkan pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program.
“Kalau tanggapan kami sih harusnya itu 𝖽ijadikan satu momentum evaluasi. Karena aku kira tidak menjadi dampak yang signifikan terkait dengan keberlangsungan MBG itu sendiri,” ujarnya.
Ia menilai pemerintah memiliki kesempatan untuk membandingkan kondisi saat program berjalan dan ketika program tidak đť–˝ijalankan.
“Pemerintah seharusnya bisa memiliki satu perbandingan ketika MBG itu tidak 𝖽ijalankan atau bahkan MBG itu sedang 𝖽ijalankan,” katanya.
Tuti menuturkan, hingga kini pemerintah juga belum membuka data secara utuh kepada publik mengenai manfaat maupun dampak program tersebut.
“Data-data yang mereka punya misalnya bahwasanya MBG sangat bermanfaat dan lain sebagainya, tapi tidak bisa membandingkan dampak dari MBG yang justru menyengsarakan kita,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
