Bawaslu Kota Semarang Antisipasi Pelanggaran dan Sengketa Proses di Pemilu 2024

Bawaslu Kota Semarang

SEMARANG,  6/10 (BeritaJateng.tv) – Bawaslu Kota Semarang memaksimalkan upaya pencegahan guna meminimalisir potensi sengketa yang diperkirakan meningkat selama proses penyelenggaraan Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang, Calon Peserta Partai Politik pada Pemilu 2024 di Kota Semarang, dan stakeholder pemerintah daerah pada Kamis (6/10/2022).

Rapat koordinasi tersebut mengangkat tema Kewenangan Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Tahapan Verifikasi Administrasi dan Faktual pada Pemilu 2024.

Anggota Bawaslu Kota Semarang Nining Susanti, mengatakan Pemilu 2024 disinyalir memiliki kompleksitas dalam pelaksanaannya sehingga diprediksi potensi sengketa proses pemilu 2024 akan tinggi maka perlu adanya forum untuk sosialisasi terkait dengan mekanisme penyelesaian proses sengketa pemilu, baik dari sisi tugas kewenangan Bawaslu dan KPU, hak dan kewajiban peserta pemilu, maupun dari sisi mekanisme proses penyelesaian sengketa pemilu.

“Forum ini diharapkan menjadi upaya pencegahan yang efektif untuk meminimalisir potensi sengketa di Kota Semarang maupun sengketa hasil Pemilu di MK,” katanya saat memberikan sambutan.

Lebih lanjut, Anggota Bawaslu Kota Semarang Naya Amin Zaini memaparkan tentang potensi pelanggaran dalam proses verifikasi administrasi (vermin) perbaikan dan verifikasi faktual (verfak). Potensi pelanggaran administrasi dalam vermin perbaikan misalnya apabila KPU dalam melayani tidak sesuai dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme.

“Saat ini KPU Kota Semarang sudah menjalankan kerja teknis sesuai dengan regulasi dan saran perbaikan serta pencegahan selalu diindahkan ini menjadi indikator baik dalam sinergitas kelembagaan,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, Naya juga menyebutkan adanya potensi pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya seperti ASN, TNI, dan Polri yang sengaja dari dirinya untuk menjadi pengurus partai atau anggota partai sehingga melanggar netralitas profesinya karena ada keberpihakan secara politik. (Ak/El)

Leave a Reply