Ramai di media sosial, penutupan Jalan Gombel Lama selama tujuh bulan dikaitkan dengan pembangunan Pakuwon Mall yang aksesnya melalui jalan tersebut.
Namun, Alfan menegaskan perbaikan Jalan Gombel Lama tidak berkaitan dengan isu tersebut. Ia bahkan memastikan, meski tidak ada pembangunan Pakuwon Mal, tetap harus perbaiki jalan tersebut.
“Enggak, enggak ada hubungannya sebenarnya [dengan pembangunan Pakuwon Mal]. Mau ada atau enggak ada mal-nya tetap jalannya itu harus kita perbaiki karena itu akses masyarakat,” tegas Alfan.
Ia menekankan, kondisi jalan yang rusak dan rawan longsor menjadi alasan utama rekonstruksi. “Sebagai akses masyarakat ya, dan kondisinya memang membahayakan,” imbuhnya.
BACA JUGA: Dirikan Bangunan di Lahan Orang, Tiga Hunian di Gombel Lama Dibongkar Satpol PP
Terkait informasi yang beredar soal nilai proyek Rp181 miliar, Alfan meluruskan bahwa angka tersebut merupakan nilai total satu paket pekerjaan, bukan khusus untuk ruas Gombel Lama.
Paket tersebut mencakup berbagai pekerjaan lain seperti rehabilitasi jalan mayor dan minor, pemeliharaan rutin jalan sepanjang puluhan kilometer, hingga penanganan jembatan di sejumlah titik.
“Yang simpang siur itu nilai Rp181 miliar itu nilai paket besarnya, jadi bukan itu untuk Gombel Lama,” terang Alfan.
Ia menambahkan, paket pekerjaan tersebut pendanaannya melalui skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan masa pelaksanaan selama 720 hari kalender atau sekitar dua tahun, sejak Desember 2025 hingga Desember 2027. Setelah itu, akan berlanjut masa pemeliharaan selama satu tahun hingga 2028.
Jalan Gombel Lama Baru Dua Tahun jadi Jalan Nasional, Sebelumnya di Tangan Pemkot Semarang
Alfan juga mengungkap, Jalan Gombel Lama sebelumnya merupakan jalan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang sebelum statusnya meningkat menjadi jalan nasional sekitar dua tahun lalu.
“Riwayat jalan ini dulunya jalan milik Pemkot Semarang yang statusnya naik jadi jalan nasional per dua tahun yang lalu,” katanya.
Menurutnya, karena statusnya masih relatif baru sebagai jalan nasional, penanganan melalui skema anggaran pusat baru bisa berjalan tahun ini.
