SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan Terbanyak. Sejauh ini, ada sebanyak 8.563 Posbankum di seluruh provinsi ini.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, menerima penghargaan tersebut pada acara Peresmian Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan dan Pembukaan Pelatihan Paralegal Provinsi Jawa Tengah di Gedung Ghradika Bakti Praja, Kota Semarang pada 19 November 2025.
Dalam acara itu, Kementrian Hukum Republik Indonesia juga memberikan penghargaan kepada Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, yang telah mendukung pembentukan Pos Bantuan Hukum di desa/kelurahan di Jawa Tengah.
BACA JUGA: Kolaborasi Pemprov Jateng dan Swasta Memperluas Akses Rumah Layak Huni Menuai Apresiasi
Dalam kesempatan itu, Taj Yasin menyampaikan terima kasih atas penghargaan untuk Pemprov Jateng maupun Gubernur Ahmad Luthfi. Menurutnya, apresiasi tersebut akan menjadi motivasi Jawa Tengah dalam mewujudkan keadilan kepada masyarakat hingga tingkat desa/kelurahan.
“Melalui Posbankum ini, permasalahan masyarakat bisa ditangani lebih dekat,” kata dia.
Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas memuji Jawa Tengah yang dapat menjadi role model provinsi lainnya. Terutama dalam penyelesaian jumlah kasus yang ditangani Posbankum.
Terlebih, Jawa Tengah memiliki Program Kecamatan Berdaya yang bersinergi dengan Posbankum. Khususnya, menyangkut kaum rentan, seperti perempuan, anak, lansia dan disabilitas.
BACA JUGA: Perkuat Investasi, Pemprov Jateng Raih Penghargaan Pioneer of Economic Empowerment
“Posbankum merupakan tempat penyelesaian awal. Harapannya, menjadi solusi untuk persoalan keadilan pertama bagi masyakat dengan mengedepankan restorative justice,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Duta Posbankum Indonesia, Sherly Tjoanda mengaku, sangat kagum dengan Jawa Tengah yang merampungkan pendirian Posbankum 100 % di seluruh desa/kelurahan di Jawa Tengah.
Menurutnya, Posbankum akan menjadi gerbang utama dalam mengakses keadilan di level desa dan kelurahan.
“Posbankum adalah jembatan bagi masalah dan solusi untuk masyarakat di level terbawah, mengemban fungsi untuk memulihkan hubungan sosial, kekeluargaan, dan memastikan warga yang lemah terlindungi,” kata Gubernur Maluku Utara tersebut. (*)
