SEMARANG, beritajateng.tv – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, membantah tegas isu yang beredar terkait pengadaan laptop dalam jumlah besar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menegaskan, kabar yang menyebut pengadaan hingga 32.000 unit laptop tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Berdasarkan data resmi, kebutuhan perangkat komputer sepanjang tahun 2025 hanya mencapai ribuan unit.
“Informasi mengenai pengadaan laptop sebanyak 32.000 unit sama sekali tidak benar. Faktanya, sepanjang 2025 hanya sekitar 5.000 unit,” ujar Dadan, Selasa, 14 April 2026.
Bantah Isu Anggaran Triliunan untuk Alat Makan
Tak hanya soal laptop, Dadan juga meluruskan kabar lain yang menyebut pengadaan alat makan mencapai Rp4 triliun. Ia memastikan angka tersebut jauh dari realisasi sebenarnya.
BACA JUGA: Surat Presiden Agar Alihkan Anggaran MBG untuk Gaji Guru
Menurutnya, pengadaan alat makan hanya untuk 315 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang pembangunannya melalui APBN. Dari pagu anggaran Rp89,32 miliar, realisasinya bahkan lebih rendah, yakni Rp68,94 miliar.
“Pagu untuk 315 SPPG sekitar Rp215 miliar, dengan realisasi jauh di bawah isu yang beredar,” jelasnya.
Selain alat makan, BGN juga mengalokasikan anggaran untuk peralatan dapur sebagai bagian penting operasional SPPG. Total pagu mencapai Rp252,42 miliar, dengan realisasi Rp245,81 miliar.
Dadan menegaskan seluruh pengadaan berlangsung secara terukur, sesuai kebutuhan teknis, dan memiliki dasar hukum melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) kementerian terkait.
Klarifikasi Isu Pengadaan Kaos Kaki
Menanggapi sorotan publik mengenai pengadaan kaos kaki, Dadan menjelaskan bahwa BGN tidak melakukan pengadaan secara langsung. Perlengkapan tersebut merupakan bagian dari kebutuhan peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
Pelaksanaannya dilakukan oleh Universitas Pertahanan melalui mekanisme swakelola tipe 2.
“Pengadaan perlengkapan peserta di lakukan oleh pihak Unhan. Anggarannya dari BGN, namun pengelolaannya mengikuti skema swakelola,” tegasnya.
BACA JUGA: Wabup Blora Ingatkan Pengelola MBG Jangan Sampai Ada Lagi Komplain Menu: Pastikan Layak
Dadan memastikan seluruh proses pengadaan dalam program MBG dilakukan transparan, efisien, dan sesuai aturan guna mendukung pelayanan gizi yang optimal bagi masyarakat. (*)
