“Kalau itu berita yang tidak benar ya kami kasih label bahwa itu tidak benar. Tapi kalau kritik membangun, sepedas apa pun itu tetap kami terima dan menjadi bahan evaluasi. Aspirasi, masukan dari masyarakat lewat berbagai kanal media itu kami cermati, tidak terus kami abaikan. Itu menjadi bahan pertimbangan untuk kebijakan pemerintah bagaimana bisa berimbang dan tidak banyak membebani masyarakat,” terang Agung.
Agung menegaskan, pajak yang masyarakat bayarkan pada akhirnya kembali dalam bentuk layanan dan pembangunan, termasuk penanganan bencana.
“Kontribusi masyarakat dari pajak itu akan kembali ke masyarakat dalam bentuk program pembangunan di bidang kesehatan, infrastruktur, apalagi sekarang banyak bencana. Itu juga perlu kontribusi masyarakat lewat pajak untuk penanganan yang cepat,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
