SEMARANG, beritajateng.tv – Di media sosial Threads, ramai beredar narasi bahwa Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, akan melakukan razia apabila warga tak patuh membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
Unggahan tersebut menampilkan foto Ahmad Luthfi dengan narasi “Ahmad Luthfi akan adakan razia besar-besara, apabila warga tidak taat pajak”.
Gambar tersebut diunggah oleh akun @jondil11 pada Selasa, 17 Februari 2026 dengan caption: “hal yg sederhana saja. Kita semua.. sbg warga.. gampang sekali Menilai karakter bapak itu AROGAN !! Apapun itu.. Rakyatlah sejatinya pemilik negri ini.. Karena Gak ada rakyat.. Tidak akan ada pemimpinAndai ancaman itu benar di laksanakankita sbg bagian dari rakyat tak akan tinggal diam’kamu yg memulai.. biar nanti rakyat yg akhiri ‘Camkan itu..!!”.
BACA JUGA: Komdigi Jateng Ungkap Hoaks dan Provokasi soal Opsen Pajak Kendaraan di Medsos, TikTok Terbanyak
Hingga Rabu, 18 Februari pukul 13.18, unggahan tersebut mendapat 401 suka dan 450 komentar.
Menanggapi unggahan itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Digital (Komdigi) Jawa Tengah, Agung Hariyadi, angkat bicara. Ia menegaskan unggahan tersebut adalah hoaks.
Agung meluruskan, tak ada razia yang akan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, lakukan kepada warganya yang tak membayar pajak.
“Tidak ada [razia], itu hoaks dan saya sudah kasih label [hoaks] bahwa itu tidak benar; tidak ada tindakan razia apalagi pressure kepada masyarakat, itu tidak ada,” ujar Agung saat beritajateng.tv hubungi via WhatsApp, Rabu, 18 Februari 2026.
Komdigi Nilai Seruan “Stop Bayar Pajak” Termasuk Penggiringan Opini
Agung mengatakan, pihaknya terus mengedukasi masyarakat terkait pentingnya pajak kendaraan bermotor sebagai kontribusi pembangunan di Jawa Tengah.
“Kami terus mengedukasi masyarakat, memberi paham masyarakat bahwa pajak itu bagian dari kontribusi sumbangsih dari masyarakat untuk membangun dan memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat, akan kembali ke masyarakat,” ujarnya.
Terkait ramainya seruan “stop bayar pajak” di media sosial, Agung menilai narasi tersebut masuk dalam kategori penggiringan opini yang cenderung provokatif.
BACA JUGA: Pajak Naik Padahal Nilai Kendaraan Menyusut Tiap Tahun, Bapenda Jateng Beberkan Skema NJKB dan Opsen
“Iya, itu kan kategori penggiringan opini ya, opini yang agak sedikit seperti memprovokasi, ajakan-ajakan seperti itu,” kata dia.
Meski demikian, Komdigi tidak hanya melabeli unggahan sebagai hoaks atau disinformasi. Agung menyebut pihaknya juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), untuk memberikan penjelasan yang lebih terbuka kepada masyarakat.
“Tidak sekadar kami melabeli itu, tapi ada follow-up dari OPD terkait untuk menindaklanjuti. Masyarakat harus diberikan pemahaman, diberikan informasi yang jelas, yang benar seperti apa sih kebijakan pajak itu,” jelasnya.
Kritik dan Aspirasi Jadi Bahan Evaluasi Pemerintah
Menurut Agung, setiap kritik dan aspirasi tetap dicermati sebagai bahan evaluasi pemerintah.
“Apa pun kritikan tetap kami terima. Tapi kalau itu menyesatkan ya kami sampaikan bahwa itu tidak benar. Jadi tetap kami telaah, sebetulnya message-nya apa, sih? Itu jadi bahan evaluasi kami untuk penguatan layanan kepada masyarakat,” tegas Agung.
Agung menambahkan, keluhan warga Jawa Tengah di media sosial telah Pemprov Jawa Tengah bahas sebagai bahan pertimbangan kebijakan.
“Kami sudah ada diskusi dengan level pimpinan terkait dengan harapan masyarakat. Pemerintah apa pun itu juga harus ada keseimbangan layanan masyarakat dan kondisi fiskal pemerintah,” ujarnya.
BACA JUGA: Ramai Seruan Stop Bayar Pajak, BPSK Semarang: Opsen PKB Kurang Ajar, Masyarakat Sudah Muak
Ia menyebut, berbagai aspirasi yang muncul di kanal media sosial tidak pemerintah abaikan begitu saja. Agung pun memastikan pemerintah tidak resisten terhadap kritik, selama tidak mengandung informasi yang menyesatkan.
“Kalau itu berita yang tidak benar ya kami kasih label bahwa itu tidak benar. Tapi kalau kritik membangun, sepedas apa pun itu tetap kami terima dan menjadi bahan evaluasi. Aspirasi, masukan dari masyarakat lewat berbagai kanal media itu kami cermati, tidak terus kami abaikan. Itu menjadi bahan pertimbangan untuk kebijakan pemerintah bagaimana bisa berimbang dan tidak banyak membebani masyarakat,” terang Agung.
Agung menegaskan, pajak yang masyarakat bayarkan pada akhirnya kembali dalam bentuk layanan dan pembangunan, termasuk penanganan bencana.
“Kontribusi masyarakat dari pajak itu akan kembali ke masyarakat dalam bentuk program pembangunan di bidang kesehatan, infrastruktur, apalagi sekarang banyak bencana. Itu juga perlu kontribusi masyarakat lewat pajak untuk penanganan yang cepat,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
