BACA JUGA: Pajak Naik Padahal Nilai Kendaraan Menyusut Tiap Tahun, Bapenda Jateng Beberkan Skema NJKB dan Opsen
“Iya, itu kan kategori penggiringan opini ya, opini yang agak sedikit seperti memprovokasi, ajakan-ajakan seperti itu,” kata dia.
Meski demikian, Komdigi tidak hanya melabeli unggahan sebagai hoaks atau disinformasi. Agung menyebut pihaknya juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), untuk memberikan penjelasan yang lebih terbuka kepada masyarakat.
“Tidak sekadar kami melabeli itu, tapi ada follow-up dari OPD terkait untuk menindaklanjuti. Masyarakat harus diberikan pemahaman, diberikan informasi yang jelas, yang benar seperti apa sih kebijakan pajak itu,” jelasnya.
Kritik dan Aspirasi Jadi Bahan Evaluasi Pemerintah
Menurut Agung, setiap kritik dan aspirasi tetap dicermati sebagai bahan evaluasi pemerintah.
“Apa pun kritikan tetap kami terima. Tapi kalau itu menyesatkan ya kami sampaikan bahwa itu tidak benar. Jadi tetap kami telaah, sebetulnya message-nya apa, sih? Itu jadi bahan evaluasi kami untuk penguatan layanan kepada masyarakat,” tegas Agung.
Agung menambahkan, keluhan warga Jawa Tengah di media sosial telah Pemprov Jawa Tengah bahas sebagai bahan pertimbangan kebijakan.
“Kami sudah ada diskusi dengan level pimpinan terkait dengan harapan masyarakat. Pemerintah apa pun itu juga harus ada keseimbangan layanan masyarakat dan kondisi fiskal pemerintah,” ujarnya.
BACA JUGA: Ramai Seruan Stop Bayar Pajak, BPSK Semarang: Opsen PKB Kurang Ajar, Masyarakat Sudah Muak
Ia menyebut, berbagai aspirasi yang muncul di kanal media sosial tidak pemerintah abaikan begitu saja. Agung pun memastikan pemerintah tidak resisten terhadap kritik, selama tidak mengandung informasi yang menyesatkan.
