SEMARANG, beritajateng.tv – Di media sosial Threads, ramai beredar narasi bahwa Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, akan melakukan razia apabila warga tak patuh membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
Unggahan tersebut menampilkan foto Ahmad Luthfi dengan narasi “Ahmad Luthfi akan adakan razia besar-besara, apabila warga tidak taat pajak”.
Gambar tersebut diunggah oleh akun @jondil11 pada Selasa, 17 Februari 2026 dengan caption: “hal yg sederhana saja. Kita semua.. sbg warga.. gampang sekali Menilai karakter bapak itu AROGAN !! Apapun itu.. Rakyatlah sejatinya pemilik negri ini.. Karena Gak ada rakyat.. Tidak akan ada pemimpinAndai ancaman itu benar di laksanakankita sbg bagian dari rakyat tak akan tinggal diam’kamu yg memulai.. biar nanti rakyat yg akhiri ‘Camkan itu..!!”.
BACA JUGA: Komdigi Jateng Ungkap Hoaks dan Provokasi soal Opsen Pajak Kendaraan di Medsos, TikTok Terbanyak
Hingga Rabu, 18 Februari pukul 13.18, unggahan tersebut mendapat 401 suka dan 450 komentar.
Menanggapi unggahan itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Digital (Komdigi) Jawa Tengah, Agung Hariyadi, angkat bicara. Ia menegaskan unggahan tersebut adalah hoaks.
Agung meluruskan, tak ada razia yang akan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, lakukan kepada warganya yang tak membayar pajak.
“Tidak ada [razia], itu hoaks dan saya sudah kasih label [hoaks] bahwa itu tidak benar; tidak ada tindakan razia apalagi pressure kepada masyarakat, itu tidak ada,” ujar Agung saat beritajateng.tv hubungi via WhatsApp, Rabu, 18 Februari 2026.
Komdigi Nilai Seruan “Stop Bayar Pajak” Termasuk Penggiringan Opini
Agung mengatakan, pihaknya terus mengedukasi masyarakat terkait pentingnya pajak kendaraan bermotor sebagai kontribusi pembangunan di Jawa Tengah.
“Kami terus mengedukasi masyarakat, memberi paham masyarakat bahwa pajak itu bagian dari kontribusi sumbangsih dari masyarakat untuk membangun dan memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat, akan kembali ke masyarakat,” ujarnya.
Terkait ramainya seruan “stop bayar pajak” di media sosial, Agung menilai narasi tersebut masuk dalam kategori penggiringan opini yang cenderung provokatif.
