SEMARANG, beritajateng.tv – Beredar video di sosial media soal papan nama beraksara Jawa di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) salah tulis.
Video tersebut pertama kali diunggah oleh akun @nulisjawayuk pada Senin, 3 Maret 2025.
“Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah ternyata masih ada salah penulisan aksara jawanya,” kata akun tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Dosen Sastra Jawa Universitas Negeri Semarang (Unnes), Sucipto Hadi Purnomo mengaku prihatin dengan kesalahan tulis itu. Apalagi jika benar papan nama tersebut sudah ada sejak tahun 2022.
“Kalau benar tiga tahun, sungguh ironis, berarti orang-orang yang lalu lalang di sana tidak pernah membaca atau tidak pernah peduli,” kata Sucipto saat beritajateng.tv hubungi, Rabu, 5 Maret 2025.
BACA JUGA: Soal Makan Bergizi Gratis Tahap Kedua, Dinas Pendidikan Kembali Tak Terlibat?
Ia membeberkan, salah satu kesalahan terjadi pada penulisan kata provinsi. Penulisan aksara Jawa kata tersebut tidak memenuhi kaidah aksara Jawa.
“Kata provinsi ada pangkon, itu tidak tepat karena no ketemu so tidak ada double aksara di situ, sehingga no itu mestinya tidak dipangku baru kemudian si, tapi keberadaannya so kalau pake pasangan maka menggantikan pangkon tersebut,” paparnya.
Menurut Sucipto, salah tulis itu cukup fatal lantaran mengakibatkan kata provinsi tak bisa terbaca secara aksara Jawanya.
“Kata provinsi nggak kebaca itu, jadi pra kemudian taring tarung nggak kebaca. Bukan hanya salah tapi nggak kebaca,” tegasnya.
Lebih jauh, Sucipto menduga ada beberapa kemungkinan mengapa kesalahan fatal tersebut bisa terjadi di institusi pendidikan.
BACA JUGA: Viral Al-Qur’an Utuh di Tengah Kebakaran Bank Jateng Cabang Klaten, Padahal Area Mushola Ludes
Salah satunya adalah, penanggung jawab proyek pembuatan papan nama hanya mengandalkan aplikasi dalam menerjemahkan huruf latin ke aksara Jawa.
“Itu nembak dari Google, dimasukkan ke aplikasi maka yang kemudian terjadi tidak memenuhi kaidah penulisan, yang harusnya sederhana selesai pada tingkat SD untuk nulis aksara Jawa,” kritiknya.
Yang kedua, lanjut Sucipto, tidak adanya pengawasan ketat dari atasan kepada pekerja di lapangan. Sehingga menyebabkan terjadinya miss komunikasi.
“Sebenarnya kesalahan ini tidak terjadi kalau proses penulisannya itu melibatkan salah satu guru bahasa Jawa saja,” tandasnya. (*)
Editor: Farah Nazila
