SEMARANG, beritajateng.tv – Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyalurkan anggaran sekitar Rp6 triliun untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Tengah sejak Januari 2026 hingga awal Maret ini.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebut penyaluran dana tersebut langsung melalui satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di masing-masing daerah.
BACA JUGA: Perpres 115/2025 Terbit, Menko Zulhas Pastikan Program MBG se-Indonesia Sesuai Standar
“Dari Januari sampai hari ini di Jawa Tengah itu kurang lebih Rp6 triliun dari Badan Gizi Nasional yang tersalur melalui SPPG,” ujar Dadan dalam Rapat Koordinasi MBG di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Selasa, 3 Maret 2026.
Dadan menjelaskan, setiap SPPG menerima alokasi sekitar Rp1 miliar per bulan. “Satu SPPG menerima Rp1 miliar per bulan,” katanya.
Anggaran SPPG: 70 Persen untuk Bahan Baku MBG, 20 Persen Operasional
Dadan memaparkan skema penggunaan dana yang masing-masing SPPG terima. Ia menuturkan, sebanyak 70 persen anggaran untuk membeli bahan baku makanan, seperti beras, telur, ayam, sayur, buah, bumbu, hingga minyak.
“70 persen dari dana yang BGN salurkan untuk membeli bahan baku, mulai dari beras, telur, ayam, sayur, buah, bumbu, minyak dan lain-lain,” jelasnya.
BACA JUGA: PDIP Jateng Respons Edaran DPP soal MBG, Kader Tak Boleh Cari Keuntungan
Sementara 20 persen alokasinya untuk operasional, termasuk pembayaran relawan yang bekerja di dapur SPPG. Adapun 10 persen sisanya untuk membayar insentif pekerja.
“20 persen untuk membayar operasional termasuk relawan yang bekerja di SPPG. Dan 10 persen untuk membayar insentif,” tambah Dadan.
97 Persen Target SPPG di Jawa Tengah Tercapai, Banyumas Terbanyak
Dadan mengungkap, capaian pembangunan SPPG di Jawa Tengah telah mencapai 97 persen dari target berdasarkan data BGN.
“Secara total di Jawa Tengah ini sudah 97 persen dari perencanaan data yang kami miliki. Dan ada 13 kabupaten termasuk kota yang sudah hijau [melampaui target],” ujarnya.
Berdasarkan data BGN RI, Banyumas menjadi daerah dengan jumlah SPPG tertinggi. Dari target 183 SPPG, sudah terbangun 207 unit di Banyumas.
BACA JUGA: Viral Video Kepala Sekolah di Salatiga Protes MBG Tak Layak, Pihak SPPG Mengaku Petugas Lalai
“Kita bisa lihat Banyumas targetnya 183, yang sudah terbangun 207. Jadi sebetulnya sudah melampaui target,” kata Dadan.
Selain Banyumas, kata Dadan, sejumlah daerah lain juga melampaui target, antara lain Kebumen (144 target, terbangun 164), Wonosobo (98 target, 104 terbangun), Magelang (133 target, 139 terbangun), Klaten (127 target, 137 terbangun), serta Pati (138 target, 156 terbangun).
“Pati juga menjadi target. Investor berebut masuk di Pati, saya enggak tahu kenapa,” ujarnya.
Daerah lain yang juga melampaui target di antaranya Jepara (146 menjadi 158), Kudus (98 menjadi 107), Demak (138 menjadi 143), Kabupaten Semarang (112 menjadi 118), Sragen (103 menjadi 105), dan Kota Salatiga (27 menjadi 28).
Masih Ada Daerah yang SPPG-nya hanya 70 Persen
Dadan mengakui masih ada beberapa daerah yang capaian SPPG-nya belum mencapai 90 persen. Namun ia menegaskan capaian tersebut tetap lebih tinggi daripada rata-rata nasional.
“Di sini ada kabupaten yang dikasih warna merah bukan artinya jelek, tetapi dibanding kabupaten lain. Tapi dibanding nasional ini jauh lebih tinggi,” katanya. Contohnya, Purworejo tercatat 78 persen, Batang 80 persen, dan Pekalongan 72 persen.
Selain SPPG reguler dan aglomerasi, BGN juga merencanakan pembangunan SPPG terpencil, yakni dapur yang didirikan di wilayah yang tidak bisa dijangkau dalam waktu 30 menit dari daerah sekitar.
BACA JUGA: Senator Jateng Kritik MBG Kering Ramadan: Namanya Makan Bergizi, Maka Lauknya Harus Bergizi
“Sampai hari ini baru ada lima, tapi saya yakin banyak daerah-daerah terpencil di Jawa Tengah,” ujar Dadan.
Ia menambahkan, perencanaan jumlah SPPG didasarkan pada data terpadu dari berbagai kementerian dan lembaga.
“Data yang Badan Gizi Nasional miliki itu berbasis data dapodik dari Kemendikdasmen, kemudian data pesantren dari Kementerian Agama, dan data ibu hamil, ibu menyusui, anak balita dari kependudukan,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
