SEMARANG, beritajateng.tv – Meskipun Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng masih akan berlangsung bulan November 2024 mendatang, nama-nama pengganti Ganjar sudah mulai publik perbincangkan, khususnya oleh pengamat politik.
Dengan jumlah penduduk lebih dari 30 juta jiwa, Provinsi Jateng masih meninggalkan PR yang tak pernah usai hingga kini. Mulai dari kemiskinan ekstrim di beberapa kabupaten hingga lemahnya SDM menjadi hal penting yang mesti terselesaikan oleh pemimpin baru.
Menilai hal ini sangat krusial, Forum Peduli Jawa Tengah mengadakan Forum Grup Discussion (FGD) bertajuk ‘Mencari Figur Pemimpin Jawa Tengah Pasca Ganjar-Yasin’ di UP PEAK Hotel Simpang Lima, Kota Semarang, pada Senin, 21 Agustus 2023. Merangkul pengamat politik dari berbagai universitas di Kota Semarang, diskusi ini sekaligus menjadi momentum peringatan Hari Jadi Jateng.
Pengamat politik asal Universitas Diponegoro, Teguh Yuwono menyinggung kemiskinan sebagai salah satu masalah yang tak akan pernah usai di Jateng. Baginya, isu kemiskinan ia percaya akan menjadi topik hangat dalam Pilkada 2024 mendatang.
“Namanya kemiskinan, satu diangkat, yang satu turun, bergantian. Jadi ini sekarang jadi isu alat kampanye. Siapapun Gubernurnya, sama juga akan menghadapi ini,” beber Teguh.
BACA JUGA: DPRD Jateng Usulkan Tiga Nama Pj Gubernur Pengganti Ganjar, Siapa Saja?
Pengganti Ganjar & Yasin mesti koordinatif
Menilik kondisi Jateng, menurut Teguh, provinsi ini memerlukan calon pemimpin yang koordinatif. Bukan tanpa alasan, hubungan baik antara Gubernur dengan Bupati maupun Walikota mesti terjaga. Pasalnya, Gubernur tak akan bertindak langsung dalam menyelesaikan persoalan di Kabupaten/Kota, melainkan melalui Bupati/Walikota yang bersangkutan.
“Karena karakteristik Jateng, Gubernur tidak punya rakyat secara langsung. Itu yang punya kabupaten/kota atau tidak bisa intervensi secara langsung program masyarakat. Disparitas kemampuan memimpin Bupati kan beda-beda. Ada yang sat-set, ada yang tidak. Ini akan Gubernur mendatang hadapi. Kadang visi misi sama, tapi eksekusi tidak sama,” sambungnya.
Sementara itu, pengamat politik asal Universitas Wahid Hasyim, Joko J. Prihatmoko menyinggung lemahnya SDM yang menjadi PR Besar bagi Provinsi Jateng. Joko mengusulkan adanya distribusi pendidikan yang merata, khususnya Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang ia rasa masih senjang.
“Satu dapil ada satu universitas negeri. Ini membuat distribusi sumber daya manusia lebih merata. Sekarang yang diuntungkan dapil 1 saja, Undip ada, Unnes ada, UIN ada, AKPOL ada, bahkan Politeknik saja ada dua,” bebernya.
Sama halnya dengan Teguh, komunikasi yang baik antarpusat dan daerah serta sifat integratif menjadi bekal penting yang harus calon pengganti Ganjar-Yasin miliki.
“Saya berharap figur itu punya pengalaman di pusat, tapi mau mendengar problem di bawah. Ngapain punya gubernur yang punya banyak relasi di pusat tapi tidak mendengar yang di bawah? Komunikasi itu penting,” ucapnya.
Sosok pemimpin Jateng yang pengusaha impi-impikan
Tak hanya pengamat politik, pengusaha pun memberikan perspektif baru terkait calon pengganti Ganjar-Yasin yang ia dambakan. Dalam FGD tersebut, turut hadir Ketua Umum Kadin Jateng, Harry Nuryanto Soediro yang menyampaikan pandangannya terkait pemimpin yang pengusaha impikan.
Harry menilai, pengganti Ganjar-Yasin harus dapat berbaur dan mengenal masyarakat. Terlebih, Jateng terkenal dengan diversitas antarkelompok masyarakatnya.
“Pemimpin yang bisa dan mau berbaur mengenal masyarakat dan memang betul betul-betul calon ini mengenal Jateng. Kami berharap sebagai seorang pemimpin ke depan, ia bisa membawa Jateng dengan beragam kabupaten/kota yang harus di-handle dengan otonomi daerah masing-masing,” tutur Henry.
BACA JUGA: PDI Perjuangan Tetapkan Tiga Kriteria Cagub Jateng Pengganti Ganjar
Henry juga mewanti-wanti agar tak terjadi miskomunikasi antara Gubernur sebagai eksekutif dengan legislatif dan juga pengusaha. Ia menekankan pentingnya komunikasi dan kerja sama dalam hal itu.
“Jangan sampai Gubernur yang ada diajak ketemu pengusaha yo susah, itu yang kita harapkan. Tidaklah harus muda, kombinasi muda dan tua ini lebih baik, bisa menjaga kestabilan, komunikasi, dia harus bisa melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat. Harus punya track record secara nasional,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar Rahma Qadafi
