SEMARANG, beritajateng.tv – Petisi yang mendesak penyederhanaan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kota Semarang memunculkan pertanyaan tentang efektivitas program dan beban administrasi kader di tingkat bawah.
Menanggapi petisi tersebut, Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Semarang, Lies Iswar Aminuddin, menyatakan terbuka terhadap kritik dan evaluasi.
Lies menegaskan, masukan masyarakat perlu menjadi bahan perbaikan. Agar kegiatan PKK benar-benar memberikan manfaat bagi keluarga dan lingkungan.
Dia juga memastikan pelaksanaan program tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Semarang dan perangkat daerah terkait.
“Kami menghargai perhatian, kritik, dan masukan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan PKK. Sebagai bentuk partisipasi dalam meningkatkan kualitas program pemberdayaan keluarga di Kota Semarang,” ujar Lies.
Menurut dia, setiap masukan dapat menjadi langkah untuk menyempurnakan pelaksanaan program. Dengan begitu, kegiatan PKK harapannya berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Petisi daring yang mengumpulkan ribuan dukungan itu menyoroti sejumlah aktivitas yang perlu ada evaluasi. Beberapa di antaranya adalah pemilahan sampah, pengumpulan minyak jelantah, pengelolaan tanaman obat keluarga (TOGA), serta kewajiban administrasi dan pelaporan kader.
BACA JUGA: Baru 6 Kelurahan Memproses Pencairan BOP PKK Semarang, Dana Terserap Rp920,4 Juta dari Rp37,27 Miliar
Aspirasi tersebut memunculkan dorongan agar kegiatan PKK tidak menambah beban kader maupun masyarakat. Evaluasi juga menjadi penting untuk memastikan setiap aktivitas memiliki tujuan yang jelas dan sebanding dengan tenaga serta waktu yang harus dikeluarkan.
Lies menjelaskan, program PKK tidak berjalan secara terpisah dari kebijakan pemerintah daerah. Pelaksanaannya mengacu pada regulasi dan melibatkan koordinasi dengan perangkat daerah sesuai tugas serta kewenangan masing-masing.
“Dalam menjalankan perannya, PKK selalu berpedoman pada ketentuan yang berlaku, serta berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Semarang dan perangkat daerah terkait sesuai tugas dan kewenangan masing-masing,” jelasnya.
Ia juga membuka ruang bagi penyederhanaan mekanisme kegiatan melalui evaluasi bersama. Namun, penyesuaian tersebut tetap harus mempertimbangkan tujuan pemberdayaan keluarga dan landasan kebijakan yang berlaku.
