Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, mengaku tak ada hal-hal yang sifatnya esensial terdampak efisiensi.
Seperti penghematan listrik, air, maupun jam kerja ASN yang di perpendek.
“Kita belum sampai ke sana. Kalau masalah efisiensi sumber daya seperti listrik, air, sebenarnya kita tiap bulan sudah melakukan itu, karena monitoring dari SDM sudah kita lakukan,” terangnya.
Soal kendaraan dinas, Sumarno menyebut mobilisasi dengan mobil dinas menjadi hal esensial yang sepertinya sulit di kebijakan tersebut di lingkungan Pemprov Jawa Tengah.
“Kalau kita di Pemprov banyak aktivitas yang dilakukan di kabupaten/kota, tentu saja kita butuh mobilisasi. Kalau perjalanan dinas di Jateng mungkin bisa dibandingkan dengan provinsi lain, kita sudah cukup efisien. Perjalanan dinas ada yang memang diperlukan, misalnya dari BPBD yang harus ke tempat bencana, itu tentu saja butuh kendaraan, BBM,” tegas dia.
BACA JUGA: Kontroversi Inpres 1/25, FX Sugiyanto: Pentingnya Studi sebelum Memangkas Anggaran
Ia berharap, efisiensi yang diperintahkan ini tidak berujung menganggu hasil yang ingin dicapai.
“Kalau bicara efisiensi itu kan jangan sampai merelokasi anggaran ini itu, tapi ujungnya menganggu output yang ingin di capai, kan susahnya itu. Itulah yang kita butuh lebih cermat lagi untuk melakukan efisiensi,” pungkasnya. (*)
Editor: Farah Nazila
