Cegah Konflik Sosial, Perhutani Sosialisasikan Penggunaan Kawasan Hutan

Perhutani Sosialisasikan Penggunaan Kawasan Hutan

BLORA, 9/6 (BeritaJateng.tv) – Guna mencegah terjadinya konflik sosial, Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Randublatung bersama Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Blora dan Forkompincam Randublatung, Kamis (9/6/2022) gelar sosialisasi penggunaan kawasan hutan kepada masyarakat desa Kutukan, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Acara digelar di balai desa Kutukan, dengan mengundang sejumlah lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) dan kelompok tani hutan (KTH) diwilayah setempat.

Adminstratur Perhutani KPH Randublatung, Dewanto mengatakan kegiatan tersebut dilakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang legalitas penggunaan kawasan hutan, agar masyarakat memahami atauran – aturan yang sebenarnya terkait tentang legalitas penggunaan kawasan hutan.

Sehingga masyarakat ikut serta mengelola kawasan hutan, sesuai dengan aturan yang ada, dan tidak terjadi adanya konflik social dan pelanggaran hukum.

Dewanto, mengimbau kepada masyarakat desa Kutukan baik dari LMDH maupun KTH dalam keikutsertaan mengelola hutan, dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada.

“Kita semua Saudra, sudah semestinya kita harus hidup rukun, gotong – royong bersama – sama membangun hutan dan melakukan pengelolaan sesuai dengan legalitas dan aturan yang ada,”kata Dewanto.

Jangan sampai, lanjutnya, terkena isu-isu yang belum jelas kebenarannya, sehingga berpotensi menjadi konflik.

“Lebih – lebih akan menjadikan pelanggaran hukum. Hal ini akan merugikan masyarakat sendiri,”jelasnya.

Kepala Desa Kutukan Mutasi, sangat berterima kasih kepada Perhutani dan semua jajarannya. Apa yang disampaikan ini adalah merupakan pengetahuan bagi masyarakat, khususnya desa Kutukan.

“ Saya sampaikan terima kasih kepada Perhutani dan Forkompincam dan semua jajaran yang hadir dalam kegiatan ini, materi dan diskusi yang disampaikan dalam sosialisasi ini, merupakan hal yang penting bagi kami dan masyarakan desa kutukan. Sehingga msyarakat menjadi paham, dan semoga dalam pelaksanaanya dapat berjalan sesuai dengan regulasi yang ada,” ungkap Muradi. (Her/El)

Leave a Reply

Your email address will not be published.