SEMARANG, beritajateng.tv – Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran mulai terasa dampaknya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kota Semarang.
Bagi sebagian pegawai negeri, langkah ini bukan hanya sekedar penghematan, namun juga berdampak pada kesejahteraan dan kondisi kerja mereka.
Mulai dari pengurangan fasilitas kantor, penghapusan kegiatan seremonial, rapat hingga biaya perjalanan dinas. Sejumlah ASN merasa terbebani dengan kondisi ini.
BACA JUGA: Iswar Aminuddin Pastikan Program Rp 25 Juta per RT Aman, Meski Ada Efisiensi Anggaran
Bagi Frans (bukan nama sebenarnya), salah satu ASN di Pemkot Semarang ini memang mengakui masih menunggu arahan terkait aturan lebih rinci efisiensi anggaran dari Kemendagri.
“Memang ada beberapa poin yang terdampak efisiensi anggaran. Seperti pengurangan Alat Tulis Kantor (ATK), rapat dan seminar, Diklat dan Bimtek, hingga perjalanan dinas,” tutur Frans.
Di kantornya, tak seperti yang ASN lain gembar gembor kan terkait pengurangan listrik dan AC. AC -nya tersentral, sehingga seluruh gedung terasa sejuk. Lampu tetap menyala dan tidak di padamkan. Sementara Lift tetap beroperasi seperti sediakala.
Untuk di bidangnya, Frans mengakui memang terdampak, namun bisa di carikan solusi atau jalan keluarnya.
“Contohnya, perjalanan dinas kena efisiensi 50 persen. Di bidang kami tetap ada (perjalanan dinas), tapi melihat urgensi perjalanan dinasnya. Kalau kami kan hanya mengikuti kepala daerah, untuk mendampingi. Tentunya kami gunakan untuk urgensi yang penting,” papar dia.
Selain itu, untuk ATK yang terdampak efisiensi, pihaknya mulai mengurangi volume pemakaian saja. Begitu pula dengan percetakan dan souvenir juga ada pengurangan.
“Tapi itu mengikuti kunjungan, karena di perjalanan dinas ada pengurangan, maka permintaan souvenir akan ikut berkurang,” terang dia.
Untuk efisiensi anggaran di kegiatan seminar, rapat dan Forum Group Discussion (FGD), dirinya mengaku pasrah saja. “Seminar, rapat dan FGD, dikurangi. Kami akan melihat outputnya penting atau tidak. Biasanya FGD, workshop dan pelatihan ada di Humas,” terangnya
Frans memaklumi hal ini karena efisiensi anggaran merupakan kebijakan pemerintah pusat yang harus di ikuti. “Karena ini instruksi, maka dengan berbagai konsekuensi apapun akan kami mengikutinya. Sehingga kami membuat rencana prioritas mana yang kami laksanakan atau hilangkan,” imbuh dia.
Rapat Via Zoom
Senada, Prita (bukan nama sebenarnya) dari Dinas Pendidikan Kota Semarang mengaku sosialisasi-sosialisasi yang harus terlaksana terpaksa terlaksana secara daring melalui zoom.
“Tidak boleh ada seminar, rapat, sosialisasi tatap muka. Semua lewat zoom,” ujar Prita.
Seperti saat sosialisasi Pra SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru) untuk calon murid penyandang disabilitas dan kesiapan sekolah. Jika biasanya sosialisasi di kemas dengan coffee morning atau ngopi bareng dengan menghadirkan banyak narasumber, kali ini hanya melalui zoom.
“Kalau dulu di hotel atau resto, tentu ada konsumsi. Sekarang via daring, jadi masing-masing undangan bisa dari tempat kerja mereka langsung,” ungkapnya. (*)
Editor: Elly Amaliyah
