Ia mengungkap baliho PDI Perjuangan masih mendominasi wilayah Solo Raya. Fenomena tersebut terjadi meskipun di tengah situasi politik Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka maju sebagai Cawapres Prabowo Subianto.
“Solo Raya itu kebanyakan oleh ‘merah’ (PDI Perjuangan), ada juga dari kelompok pasangan calon nomor dua,” bebernya.
Peta politik yang kini cepat berubah bagi Bambang tak membuat baliho PDI Perjuangan berkurang begitu saja di Solo Raya dan sekitarnya. Bambang mengaku baliho Puan Maharani saat ini masih mendominasi wilayah tersebut.
“Hari ini masih banyak Mbak Puan, mungkin nanti kalau sudah mendekati Pilpres 2024 akan beragam, itu mungkin ya, karena kan kemarin baru saja nomornya muncul,” lanjut Bambang.
Terkait harga baliho partai politik maupun caleg, Bambang enggan menyebut kisarannya. Selain sensitif, Bambang menilai harga baliho yang terungkap akan berkaitan dengan pajak dan berbagai hal lainnya.
“Ora wani (tidak berani) ngomong harga, yang jelas info dari teman-teman pengusaha baliho itu semua sudah ter-booking. Ini kaitannya dengan pajak dan retribusi lah kalau soal harga, yang nggak enak kan nanti teman-teman (pengusaha baliho) yang kena,” tegasnya.
Bambang menuturkan, pihaknya tak berani memasang baliho politik pada white area meskipun wilayah tersebut tergolong sangat strategis.
“Tidak berani, daripada sudah deal sama klien kan nanti itu melukai mereka jika diturunkan. Kalau suruh nyari tempat ganti kan susah, mendirikan baliho itu kan butuh waktu yang lama,” bebernya.
Tak ada baliho parpol yang kena penertiban
Bawaslu Jateng kini tegas melakukan penertiban baliho yang tak mematuhi aturan saat masa sosialisasi. Ratusan baliho pun kena penertiban oleh Bawaslu bersama pihak keamanan terkait.
Bambang menuturkan, tak ada satu pun baliho miliknya yang menjadi sasaran penertiban oleh Bawaslu. Pasalnya, ia bersama pengusaha baliho lainnya di Solo telah paham betul apa-apa saja yang tidak boleh tercantum selama masa sosialisasi atau sebelum masa kampanye berlangsung.
