“Yang mengetahui penggunaan anggaran, nota pembelian, hingga kegiatan di lapangan tentu pengurus RT sendiri. Kalau perlu, bendahara atau pengurus yang lebih muda bisa membantu penyusunan SPJ agar lebih mudah,” katanya.
*400 RT Tak Gunakan Dana Operasional Rp25 Juta*
Febri juga menyinggung masih adanya sejumlah RT yang tidak mengambil dana BOP pada tahun sebelumnya.
Berdasarkan evaluasi, kondisi tersebut umumnya dipengaruhi jumlah kepala keluarga yang sangat sedikit sehingga pengurus kesulitan merancang program pemanfaatan anggaran.
“Ada RT yang hanya dihuni sekitar 10 kepala keluarga meski dalam data jumlahnya lebih banyak. Kondisi seperti itu membuat pengurus ragu memanfaatkan dana. Tetapi kami tetap mendorong seluruh RT mengambil bantuan ini selama penggunaannya bisa dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.
Menurutnya, dana BOP RT merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Semarang dalam memperkuat pembangunan berbasis lingkungan. Karena itu, ia berharap seluruh RT memanfaatkan program tersebut untuk mendukung kegiatan kemasyarakatan dan meningkatkan kesejahteraan warga.
“Ini adalah program prioritas Wali Kota Semarang yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Harapan kami seluruh RT memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya dan tetap menyusun pertanggungjawaban secara baik sesuai ketentuan,” pungkasnya. (*)
