SEMARANG, beritajateng.tv – Program dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) RT sebesar Rp25 juta per tahun yang menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kota Semarang memasuki tahap pencairan.
DPRD Kota Semarang menyebut seluruh anggaran telah tersedia dan kini tinggal menunggu proses penyaluran di masing-masing kelurahan.
Anggota Komisi A DPRD Kota Semarang, Gumilang Febriyansyah Wisudananto, mengatakan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program tersebut telah rampung. Dengan demikian, proses pencairan hanya menunggu tahapan administrasi di tingkat kelurahan.
“Peraturan wali kota (Perwal)-nya sudah selesai dan sudah pengesahan. Anggaran dana operasional Rp25 juta per RT juga sudah Pemkot Semarang siapkan. Saat ini tinggal proses pencairan sesuai jadwal di masing-masing kelurahan,” kata Febri, sapaannya, Jumat, 3 Juli 2026.
Menurutnya, sepanjang Juni 2026 pemerintah telah memfokuskan kegiatan pada sosialisasi kepada pengurus RT dan RW. Memasuki bulan Juli, sebagian kelurahan mulai menyiapkan tahapan pencairan bantuan.
“Target Pemkot pada Juli seluruh proses pencairan sudah selesai. Memang masih ada beberapa kelurahan yang menyelesaikan sosialisasi, tetapi secara umum program ini sudah siap berjalan,” ujarnya.
Febri menjelaskan, skema penggunaan dana operasional RT tahun 2026 kini lebih fleksibel daripada tahun sebelumnya. Kebijakan itu harapannya bisa memudahkan pengurus RT dalam memanfaatkan anggaran sesuai kebutuhan lingkungan masing-masing.
Selain itu, ia memastikan pemerintah tetap memberikan pendampingan kepada pengurus RT, terutama terkait penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang selama ini masih menjadi kendala bagi sebagian pengurus.
BACA JUGA: Dana Operasional RT Semarang Rp25 Juta Ditarget Cair Akhir Juni, LPJ Bakal Disederhanakan
“Memang ada beberapa RT yang mengalami kesulitan menyusun SPJ, terutama pengurus yang sudah lanjut usia atau masih gaptek. Karena itu, kelurahan dan kecamatan akan terus memberikan pendampingan,” jelasnya.
Ia menilai penyusunan laporan pertanggungjawaban sebaiknya tetap pengurus RT lakukan karena mereka yang paling memahami penggunaan anggaran di wilayahnya. Namun, Febri mendorong pengurus muda di lingkungan RT ikut membantu proses administrasi.
“Yang mengetahui penggunaan anggaran, nota pembelian, hingga kegiatan di lapangan tentu pengurus RT sendiri. Kalau perlu, bendahara atau pengurus yang lebih muda bisa membantu penyusunan SPJ agar lebih mudah,” katanya.
*400 RT Tak Gunakan Dana Operasional Rp25 Juta*
Febri juga menyinggung masih adanya sejumlah RT yang tidak mengambil dana BOP pada tahun sebelumnya.
Berdasarkan evaluasi, kondisi tersebut umumnya dipengaruhi jumlah kepala keluarga yang sangat sedikit sehingga pengurus kesulitan merancang program pemanfaatan anggaran.
“Ada RT yang hanya dihuni sekitar 10 kepala keluarga meski dalam data jumlahnya lebih banyak. Kondisi seperti itu membuat pengurus ragu memanfaatkan dana. Tetapi kami tetap mendorong seluruh RT mengambil bantuan ini selama penggunaannya bisa dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.
Menurutnya, dana BOP RT merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Semarang dalam memperkuat pembangunan berbasis lingkungan. Karena itu, ia berharap seluruh RT memanfaatkan program tersebut untuk mendukung kegiatan kemasyarakatan dan meningkatkan kesejahteraan warga.
“Ini adalah program prioritas Wali Kota Semarang yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Harapan kami seluruh RT memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya dan tetap menyusun pertanggungjawaban secara baik sesuai ketentuan,” pungkasnya. (*)
