SEMARANG, beritajateng.tv – Ribuan mahasiswa di Semarang menggelar aksi demo Indonesia Gelap di Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Selasa, 18 Februari 2025 lalu.
Dalam aksi demo tersebut, mahasiswa membawa sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Antara lain pembatalan pemangkasan anggaran pendidikan, realisasikan tunjangan kinerja dosen, hingga evaluasi program makan siang bergizi (MBG).
Pakar Komunikasi Sosial Universitas Diponegoro (Undip Semarang), Adi Nugroho mengatakan, demo yang dilakukan mahasiswa menjadi tanda hidupnya demokrasi. Mahasiswa, kata dia, memiliki peran penting dalam mengontrol kebijakan pemerintah.
Akan tetapi, Adi menggarisbawahi jika demo harus berjalan dengan tema dan tuntutan yang jelas. Jangan sampai aksi demonstrasi oleh mahasiswa dipolitisasi oleh kelompok tertentu.
“Jangan sampai bermain politik. Karena mahasiswa tidak boleh di politisasi oleh kelompok atau golongan tertentu. Kebijakan pemerintah perlu di kritik tapi kritiknya proporsional,” ungkap Adi saat beritajateng.tv hubungi, Jumat, 21 Februari 2025.
Menurut Adi, demo di jalanan harus mengedepankan tata tertib. Massa tidak boleh bersikap anarkis yang nantinya menyebabkan masyarakat takut akan demokrasi.
Oleh karenanya, alih-alih demonstrasi, ia mengusulkan aksi kritik terhadap pemerintah bisa dilakukan dengan platform petisi di media sosial.
“Sekarang ada media sosial yang bisa menyuarakan juga melalui petisi-petisi. Masyarakat bisa di dorong dengan baik, melalui platform media sosial yang bertanggung jawab,“ sambungnya.
Daripada demo, petisi disebut cara yang lebih humanis kritik pemerintah
Lebih lanjut, Adi menilai jika petisi bisa menjadi salah satu terobosan baru dalam menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, dengan cara yang lebih humanis.
Dengan menggandeng media massa, lanjutnya, petisi bisa menjadi sarana untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait isu politik.
“Ketika jumlahnya sampai 1 juta itu artinya petisi itu penting. Nah mungkin pengelola petisi bisa menyampaikan terbuka melalui media massa misalnya konferensi pers. Dengan begitu akan lebih luas,” papar Adi.
Kendati demikian, Adi menekankan jika kritik pemerintah harus proporsional dan objektif. Jangan sampai niat awal sebagai kontrol sosial berubah menjadi menggulingkan kekuasaan.
BACA JUGA: Aksi Indonesia Gelap di Semarang, Pendemo Bawa Poster “Ndasmu” hingga Nyanyi “Prabowo-Gibran Bengis”
Ia mencontohkan, evaluasi Prabowo-Gibran di 100 hari pertama tidak relevan. Menurutnya, masyarakat harus memberikan kesempatan untuk Prabowo-Gibran menunjukkan kinerjanya selama setahun kedepan.
“Kita beri kesempatan dahulu, ini kan masih dalam kurun waktu belum ada 1 tahun, kita lihat jg kinerjanya dahulu, jalankan semua kinerja dgn baik, setelah itu baru pada waktunya kita bisa evaluasi,” tandasnya. (*)
Editor: Farah Nazila
