Jateng

Data Kota Semarang Baru Terintegrasi 80 Persen, Lewat SIMFONI Pemkot Kejar Validasi hingga Kelurahan

×

Data Kota Semarang Baru Terintegrasi 80 Persen, Lewat SIMFONI Pemkot Kejar Validasi hingga Kelurahan

Sebarkan artikel ini
Data Kota Semarang Baru Terintegrasi 80 Persen, Lewat SIMFONI Pemkot Kejar Validasi hingga Kelurahan
Sosialisasi program SIMFONI untuk mengintegrasikan data Kota Semarang. (Ellya/beritajateng.tv)

SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mulai membenahi pengelolaan data wilayah melalui Sistem Monografi Terintegrasi (SIMFONI).

Sistem digital ini hadir untuk memastikan informasi dari tingkat kelurahan lebih akurat dan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan.

Langkah tersebut penting karena data yang lengkap belum tentu menggambarkan kondisi sebenarnya jika belum melalui proses validasi.

Pemkot Semarang pun ingin memperkuat pemeriksaan data dengan melibatkan kelurahan serta pengurus RT dan RW yang memahami situasi wilayah secara langsung.

Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Semarang, Budi Prakosa, mengatakan validitas dan konsistensi menjadi kunci dalam pengelolaan data monografi.

BACA JUGA: TMMD Penggaron Kidul Dimulai, 10 Rumah Tak Layak Huni di Semarang Bakal Diperbaiki 

Informasi dari kelurahan nantinya dapat terhubung dengan Semarang Satu Data hingga sistem data di tingkat provinsi dan nasional.

“Data monografi ini harus valid dan konsisten. Nantinya, data dari kelurahan bisa terintegrasi dengan Semarang Satu Data, kemudian berlanjut ke sistem data tingkat provinsi maupun nasional,” ujar Budi.

Menurut dia, penghimpunan data dalam sistem Satu Data saat ini di perkirakan telah mencapai hampir 90 persen. Namun, data tersebut masih membutuhkan validasi agar benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.

RT dan RW ikut mengawal keakuratan data

Pemkot Semarang ingin memastikan proses pembaruan data tidak hanya mengandalkan laporan administratif dari perangkat daerah. Pemerintah juga membutuhkan informasi dari masyarakat yang mengetahui perubahan kondisi wilayah sehari-hari.

Pengurus RT dan RW memiliki peran penting karena berinteraksi langsung dengan warga. Keterlibatan mereka harapannya membantu pemerintah memeriksa, memperbarui, dan memperbaiki informasi yang belum sesuai.

“Kami berharap RT dan RW bisa ikut terlibat dalam menghimpun, memperbarui, dan memperbaiki data di wilayah masing-masing. Dengan begitu, informasi yang dimiliki pemerintah bisa semakin lengkap dan sesuai dengan kondisi di lapangan,” kata Budi.