SEMARANG, beritajateng.tv – Kuota Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK Negeri di Jawa Tengah hanya menampung sekitar 40 persen atau 221.859 kursi dari lulusan SMP/MTs yang berjumlah 541 ribu.
Kenyataannya, akses pendidikan gratis dan berkualitas menjadi tanggung jawab pemerintah.
Oleh sebab itu, Ombudsman RI mendorong agar sekolah swasta mampu ikut serta dalam proses PPDB di bawah naungan Pemerintah, utamanya dalam menampung lulusan SMP/MTs tersebut.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida menyebut salah satu jalan ialah dengan pembiayaan dari APBD.
Bahkan, kata Farida saat beritajateng.tv konfirmasi pada Rabu, 31 Juli 2024, pengajuan yang banyak datang ke pihaknya ialah soal penerimaan SMA/SMK.
BACA JUGA: Tak Hanya di Sekolah Negeri, Swasta pun Ada, Ini Macam Bantuan Pendidikan untuk Siswa Kurang Mampu
“Hingga saat ini, kita memang harus mengakui bersama untuk jumlah pengajuan yang cukup banyak memang di SMA/SMK,” aku Farida.
Sebelumnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah mencatat sebanyak 102 ribu lebih calon peserta didik (CPD) yang mengikuti seleksi PPDB ternyatakan tidak lolos.
“Tentu kami bisa memahami. Karena, kuota atau ketersediaan bangku kuota SMA/SMKN itu terbatas daripada dengan jumlah lulusan SMP dan MTs,” lanjutnya.
Terlebih, lanjut Farida, masih terdapat belasan blank spot atau kecamatan di Jawa Tengah yang tak punya SMA/SMKN.
Maka tak heran, Farida menyebut ada anak-anak lulusan SMP di wilayah tersebut yang tidak memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan di sekolah negeri sekitar tempat tinggalnya.
“Kami sama-sama sedang mencermati bagaimana solusi untuk wilayah yang blank spot, artinya wilayah-wilayah yang memang di situ tidak ada SMA/SMKN,” imbuhnya.
Perlu optimalkan Eksistensi sekolah swasta, Ombudsman Jawa Tengah singgung kolaborasi
Guna menyelesaikan polemik itu, Farida menilai pemerintah perlu melihat eksistensi sekolah swasta yang menurutnya perlu pengoptimalan.
Bagi Farida, sinergi antara sekolah swasta dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, khususnya dalam memetakan kuota atau ketersediaan peserta didik baru di SMA/SMK, perlu diciptakan.
“Satu catatan bersama dan mengacu juga kepada kebijakan di Kementerian. Memang sudah saatnya kita betul-betul merumuskan bagaimana kolaborasi antara SMA/SMK swasta dengan SMA Negeri,” tegasnya.
Sehingga, lanjut Farida, semua lulusan SMP/MTs juga dapat bersekolah di sekolah swasta dengan alternatif mekanisme pembiayaan mandiri dan sebagian dari APBD.
Dengan begitu, Farida meyakini eksistensi sekolah swasta tetap terjaga.
“Justru bagaimana sekolah [swasta] nanti memungkinkan untuk PPDB bersama. Ada kuota yang memang terintegrasikan dalam PPDB bersama dan untuk pembiayaannya, sangat mungkin ambil dari APBD,” bebernya.
Ombudsman Jawa Tengah telah usulkan ide sejak 2021 silam
Farida menururkan, ada beberapa kabupaten/kota yang telah mengintegrasikan daya tampung bagi calon siswa yang tidak lolos ke sekolah negeri untuk dapat masuk ke sekolah swasta.
Ia mengaku, kolaborasi dan integrasi antarsekolah negeri maupun swasta tingkat SMA/SMK itu telah pihaknya usulkan sejak 2021 silam.
“Perlu ada sharing pembiayaan, ini menjadi catatan kolaborasi ke depan. Ini harus kita pikirkan bersama-sama. Kami sudah sejak 2021 mengusulkan, tapi ini saat yang baik karena juga ada arahan dari Kemendikbud Ristek,” tegasnya.
Lulusan SMP/MTs, kata Farida, dapat lebih banyak mengakses pendidikan gratis yang tersedia oleh pemerintah, tanpa mengganggu pengelolaan sekolah swasta.
“Betul [menambah kuota PPDB di sekolah swasta]. Ini sedang kami dorong ke sana dan hemat kami di beberapa pertemuan terakhir, dari Disdikbud sudah cukup terbuka,” tandasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
