PURWOREJO, beritajateng.tv – Debat pertama antara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo 2024 telah berlangsung di Ganeca Convention Hall, Selasa, 28 Oktober 2024.
Paslon nomor urut 01 Yophi Prabowo-Lukman Hakim dan paslon nomor urut 02 Yuli Hastuti-Dion Agasi Setiabudi berdebat tentang tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik, pemberantasan korupsi, dan pemberdayaan desa.
Setiap pasangan menyampaikan visi dan misi masing-masing serta menjawab pertanyaan dari moderator.
Ketika moderator menanyakan komitmen dalam mengatasi birokrasi yang sering dipolitisasi, Lukman Hakim, calon Wakil Bupati dari paslon 01, membuat blunder.
Alih-alih menjawab tentang birokrasi, Lukman justru berbicara mengenai pelayanan publik.
“Pelayanan publik merupakan hak masyarakat. Kami akan menerapkan prinsip yang mudah, murah, cepat, tepat waktu, dan memastikan kepastian hukum,” tutur Lukman.
Jawaban ini sontak memicu respons dari tamu undangan yang menilai tanggapannya tidak sesuai topik.
Di sisi lain, paslon 02 tampil lebih terkoordinasi. Meski sempat mengalami salah ucap di awal, Yuli Hastuti dan Dion Agasi Setiabudi menunjukkan kekompakan saat menjawab.
BACA JUGA: Tak Ada Persiapan Khusus Jelang Debat Perdana Pilgub, Hendrar Prihadi: Experience Kami jadi Basic
Dion bahkan sering melengkapi jawaban Yuli, membentuk kerja sama yang efektif. Pasangan ini memaparkan visi “Purworejo Berseri” dengan tujuh program prioritas “,” yang meliputi berbagai sektor mulai dari pertanian, pasar, kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur desa.
Isu korupsi juga menjadi perhatian utama dalam debat Pilbup Purworejo 2024 ini. Yophi Prabowo dari paslon 01 pun menanggapi pertanyaan tentang bagaimana menjaga proyek-proyek strategis tetap bebas korupsi.
“Purworejo mendapat status waspada korupsi berdasarkan survei SPI 2023. Jika diberi amanah, kami tidak akan mengatur proyek atau melibatkan keluarga dalam proyek-proyek tersebut,” ujar Yophi.
Lebih lanjut, Yophi mengungkapkan bahwa langkah awal mereka adalah “memberi teladan yang baik bagi masyarakat, memperkuat pengawasan internal, serta meningkatkan partisipasi publik.” (*)
