“Kalau semuanya hanya dibebankan kepada pemerintah, tentu berat. Jumlah sumber daya manusia dan peralatan terbatas. Karena itu, masyarakat harus ikut menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan,” katanya.
Soroti Wewenang Penanganan Banjir
Selain persoalan sampah, Rahmulyo menyoroti pembagian kewenangan dalam pengelolaan infrastruktur. Dia menyebut, masyarakat kerap menganggap seluruh persoalan banjir di Semarang menjadi tanggung jawab Pemkot.
Padahal, kewenangan pengelolaan jalan maupun sungai terbagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Karena itu, setiap instansi harus menjalankan tanggung jawab sesuai kewenangannya.
Rahmulyo secara khusus meminta BBWS menjadikan pemeliharaan sungai besar sebagai agenda rutin. Ia menilai penanganan Kali Plumbon tidak seharusnya hanya mengandalkan langkah darurat setelah sungai meluap.
“Penataan dan pengawasan Sungai Plumbon menjadi kewenangan BBWS. Seharusnya sungai-sungai besar masuk dalam agenda pemeliharaan rutin mereka. Jangan sampai seluruh persoalannya kemudian dibebankan kepada Pemerintah Kota Semarang,” tegasnya.
Menurutnya, pembagian kewenangan harus bisa masyarakat pahami agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menilai kewenangan pemerintah.
Pemerintah pusat melalui balai wilayah sungai (BBWS) Pemali Juana memiliki tanggung jawab pemeliharaan sungai yang menjadi kewenangannya. Dia berharap koordinasi antara Pemkot Semarang dan BBWS semakin kuat. Dengan begitu, penanganan banjir dapat dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perawatan sungai besar hingga pembersihan saluran lingkungan.
Rahmulyo juga mengajak masyarakat mengubah kebiasaan membuang sampah ke saluran air. Sebab, tanpa perubahan perilaku warga dan pemeliharaan infrastruktur secara rutin, pengerukan saluran berisiko tidak memberikan hasil maksimal. (*)





