“Sehingga kalau toh sekarang sistem sekarang ada persoalan, ya menjadi kewajaran. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Saya sepakat harus konsisten. Ada evaluasi terus menerus, apa yang menjadi persoalan masyarakat menjadi bahan evaluasi untuk ke depannya. Ini penting, karena kalau tidak bisa jadi masalah,” tandas Suyanto.
BACA JUGA: Dinilai Tak Adil, Sistem Zonasi PPDB Banyak Dikeluhkan Masyarakat
Hingga kini, penerapan sistem zonasi sebagai upaya pemerataan pendidikan masih menjadi perdebatan antar akademisi. Tak sepenuhnya mendapat dukungan, namun tetap harus berjalan sebab telah menjadi keputusan Menteri.
“Konsep pemerintah tampaknya dengan pemerataan pendidikan yakni dengan sistem zonasi. Jadi meskipun kalangan akademisi ini masih debatable juga, tapi apapun ini sudah jadi keputusan, maka harus kita terima. Bagaimana kita harus menyikapi supaya penerimaan murid baru baik itu SMP/SMA tidak banyak menimbulkan persoalan,” pungkasnya.
Ketua DPRD Jateng Sumanto menegaskan, segala sistem yang berkaitan dengan pendidikan, khususnya PPDB penerapannya harus konsisten.
“Ini sistem penerimaan siswa baru kan sudah berjalan empat tahun. Kalau dulu kan berganti-ganti, ini juga harus konsisten. Konsisten tapi juga ada pembaharuan-pembaharuan. Jadi pendidikan itu menuju perbaikan, utama sistem ini kalau sudah pemerintah anggap bagus. Ini kan masalahnya sistem ini yang mengeluarkan adalah Kementerian dari Pusat. Kami berharap masyarakat paham karena sudah berjalan empat tahun,” tuturnya. (*)
Editor: Ricky Fitriyanto
