SALATIGA, beritajateng.tv – Puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan di Kota Salatiga menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang utama Kantor Wali Kota Salatiga, Senin, 9 Februari 2026.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membakar ban bekas sebagai bentuk kekecewaan terhadap kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga, Robby Hernawan–Nina Agustin. Mereka menilai kepemimpinan yang telah berjalan selama satu tahun belum menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
Para peserta aksi juga membentangkan sejumlah poster bernada kritik. Di antaranya bertuliskan “Stop Main Raja-rajaan”, “Jadi Guru Gajinya Pahala”, “Salatiga Darurat Sampah”. Juga “Kami Lapar Keadilan, Bukan Janji”, serta berbagai tulisan lain yang mengekspresikan ketidakpuasan.
Koordinator lapangan aksi, Saiful Anwar, menegaskan bahwa selama satu tahun kepemimpinan Wali Kota Robby Hernawan, mahasiswa belum melihat kebijakan yang bisa terbanggakan di Kota Salatiga.
Ia menilai gaya kepemimpinan wali kota cenderung bersifat otoriter. “Apa pun yang menjadi kehendak dan keinginannya harus terpenuhi, tetapi aspirasi rakyat justru tidak ia dengar,” ujarnya.
BACA JUGA: Magang Bukan Sekadar Belajar, Digistar Class Intern 2026 Siapkan Mahasiswa Hadapi Dunia Kerja Digital
Menurut Anwar, situasi semakin memprihatinkan ketika wali kota ternilai mengabaikan kritik dari masyarakat. Ia menyebut, setiap masukan justru kerap tidak mendapat respons dan terkesan terabaikan.
“Sebagai kepala daerah, wali kota seharusnya menghindari gaya kepemimpinan yang super power, anti kritik, dan menutup diri dari masukan, baik dari masyarakat, DPRD, maupun mahasiswa,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kebijakan sewa mobil listrik untuk kendaraan dinas wali kota dan wakil wali kota dengan anggaran sekitar Rp800 juta per tahun. Kebijakan itu dinilai bertolak belakang dengan komitmen awal saat menjabat yang menyatakan akan menggunakan kendaraan pribadi.
Selain itu, mahasiswa menyoroti sejumlah proyek pembangunan yang ternilai mangkrak. Serta kebijakan retribusi sampah yang teranggap belum jelas arah dan implementasinya.
Menanggapi aksi tersebut, Wali Kota Salatiga Robby Hernawan menyatakan siap membuka pintu dialog dan menyediakan ruang diskusi bagi mahasiswa. Ia juga menegaskan keterbukaannya terhadap kritik dan masukan.
Robby menyampaikan bahwa seluruh kebijakan yang ia jalankan bersama Wakil Wali Kota Salatiga, Nina Agustin, selama satu tahun kepemimpinan bertujuan untuk kepentingan masyarakat.
“Apa pun yang kami lakukan bersama seluruh jajaran organisasi perangkat daerah adalah untuk kepentingan seluruh masyarakat Kota Salatiga tanpa terkecuali,” ujar Robby saat menemui massa aksi.
BACA JUGA: Walikota Semarang Tegaskan Modernisasi Armada untuk Percepat Transformasi Layanan
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Salatiga saat ini masih mencari sumber pendanaan alternatif untuk menyelesaikan sejumlah pembangunan yang ternilai mangkrak. Menurutnya, jika hanya mengandalkan APBD, proses penyelesaian akan berjalan lambat.
Terkait retribusi sampah, Robby menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan amanat Peraturan Daerah Tahun 2024. Ia mengaku sempat menunda penerapannya pada 2025, namun tetap menuai kritik.
“Setelah satu tahun dikaji, sekarang diterapkan dan tetap menimbulkan polemik,” tandasnya. (*)
Editor: Farah Nazila
