“IKN menjadi problematik karena Gibran bilang masuk investor. Tapi bayangkan IKN menjadi kawasan ibu kota membangun UUnya saja hanya 52 hari tanpa partisipasi publik,” jelasnya.
Maka dari itu, kata Naufal, apabila Anies – Cak Imin terpilih maka mungkin akan banyak gelaran diskusi untuk menyelesaikan persoalan tentang IKN. Apalagi, lanjutnya, pemindahan ibu kota tak menjamin pertumbuhan ekonomi di daerah sekitar.
Naufal menambahkan, pembangunan ibu kota yang berlokasi di Kalimantan Timur itu hingga saat ini masih belum jelas urgensinya. Ia mempertanyakan, miliaran dana untuk membangun istana mengapa tidak digunakan untuk menambah program ekonomi yang menyejahterakan rakyat.
“Buktinya di Jakarta yang UMRnya Rp4,9 juta tetapi di Banten itu masih Rp2 jutaan. Di visi misi AMIN jelas mengatakan kota yang bawah akan di tengahkan, yang tengah akan di ataskan. Jadi solusinya bukan pindah ke IKN,” tandasnya.
BACA JUGA: Siapkan 1.740 Hunian, Pemerintah Pindahkan 3.246 ASN ke IKN Mulai Juli 2024
Terakhir, AMIN Muda Jateng pun berharap, apabila Anies – Cak Imin terpilih, mereka akan kembali mengkaji ulang pembangunan IKN. Namun demikian, Naufal menegaskan bahwa slogan perubahan yang pasangan nomor urut 1 angkat bukan berarti nantinya semua program pemerintah sebelumnya akan dihapus.(*)
Editor: Farah Nazila
