SEMARANG, beritajateng.tv – Kebijakan diskon atau relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 5 persen yang diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dinilai sebagai langkah meredam sentimen negatif publik.
Namun, pengamat politik Universitas Diponegoro (Undip), Nur Hidayat Sardini (NHS), menyebut kebijakan itu lebih bersifat “penghiburan” di tengah gelombang resistensi yang terus bergejolak. Ia menilai diskon 5 persen muncul dalam situasi perlawanan publik yang cukup besar.
BACA JUGA: Diskon Pajak Kendaraan 5 Persen Mulai Berlaku, Samsat Semarang Masih Sepi di Akhir Bulan
“Ini spekulasi saya terhadap soal itu, itu penghiburan saja, karena disobedience (perlawanan) yang besar. Dan itu sangat berbahaya,” ujar NHS usai menghadiri Forum Group Discussion (FGD) di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Senin, 23 Februari 2026 sore.
Meski demikian, ia menilai langkah Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang cepat berkoordinasi dengan DPRD patut beroleh apresiasi.
“Saya kira pintar juga Pak Luthfi untuk langsung mengerem itu sama DPR tentu saja,” katanya.
Anggap Kerja Nyata Luthfi-Yasin Sudah Ada, Tapi Perlu Poles dan Perbaikan Gaya Komunikasi ke Publik
NHS menilai persoalan yang dihadapi Luthfi bukan semata pada kebijakan, melainkan pada gaya komunikasi publiknya. Ia menilai Luthfi bukan tipe pemimpin yang gemar pencitraan berlebihan.
NHS pun turut menyinggung pencitraan Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi yang masih melekat dengan masuk gorong-gorong saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
“Saya baca itu [Ahmad Luthfi] tipenya bukan orang [gubernur] di tetangga sebelah juga. Tetapi kita tahulah, tapi jangan juga niru-niru yang masuk gorong-gorong terlalu dalam dan itu pencitraan kelas berat,” ujarnya.
Ia menambahkan, capaian yang telah Luthfi lakukan sejatinya sudah ada, namun belum sepenuhnya terkomunikasikan secara efektif.
BACA JUGA: Bukan April 2026, Ahmad Luthfi Klaim Diskon 5 Persen Pajak Kendaraan Jateng Sudah Berlaku Hari Ini
“Prestasi ini sebenarnya sudah Pak Luthfi lakukan, dan tinggal kemudian poles saja. Misalnya Pak Luthfi memang perlu untuk rajin bikin cafe morning, tanya sama wartawan, door stop, wawancara itu juga penting,” katanya.
Menurut NHS, media memiliki peran penting dalam membentuk persepsi publik atas kerja nyata pemerintah, tak terkecuali pada Ahmad Luhtfi.
“Kan namanya media, ada kondisi riil dengan ada kondisi persepsi publik kelak. Nah, itu juga penting,” tegasnya.
Jangan Hanya Andalkan PKB, Nilai Branding Borobudur Lemah
Di luar gaya komunikasi publik Luthfi yang perlu pembenahan, NHS turut mengkritik ketergantungan pendapatan provinsi pada sektor pajak kendaraan bermotor. Ia menilai Pemprov Jawa Tengah perlu lebih kreatif mencari sumber pendapatan baru.
“Penguasa itu tidak rajin memunguti pajak saja, tapi berpikir kreatif untuk mencari sumber-sumber pendapatan baru,” tegas dia.
Ia mencontohkan sektor pariwisata yang menurutnya belum maksimal, terutama dalam hal nilai tambah. NHS menyebut branding destinasi unggulan Jawa Tengah masih kalah ketimbang Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ia menyebut wisatawan lebih banyak menginap dan membelanjakan uangnya di Yogyakarta.
BACA JUGA: Simulasi Perhitungan Pajak Kendaraan di Jateng dengan Diskon 5 Persen, Bisakah Turun Signifikan?
“Orang tahu Candi Borobudur, Candi Prambanan, orang tahunya itu punyanya Jogja. Padahal itu kan Jawa Tengah. Kita rugi, kita tidak punya nilai tambah. Orang landing di Jogja, tidur di Jogja, pijat di Jogja, mungkin pijat plus juga di Jogja, Jawa Tengah cuma dapat Aqua pada siang hari yang kepanasan,” papar NHS.
Menurutnya, destinasi seperti Dieng di Banjarnegara seharusnya dapat dirangkai dalam paket wisata terintegrasi agar memberikan dampak ekonomi lebih besar bagi Jawa Tengah.
Soal Kilang Cepu, Minta Jawa Tengah Tegas Tingkatkan Bargaining Position, Jangan Kalah dengan Jatim
Selain pariwisata, NHS juga menyinggung persoalan sumber daya alam, termasuk kilang minyak di Cepu yang menurutnya lebih terkenal sebagai bagian dari Jawa Timur.
“Orang tahunya yang di minyak itu di Bojonegoro, Jawa Timur. Padahal itu Jawa Tengah. Memang bornya dari Bojonegoro, tapi perutnya kan Jawa Tengah,” ujarnya.
Ia menilai Jawa Tengah perlu meningkatkan posisi tawar terhadap pemerintah pusat untuk mengoptimalkan pendapatan daerah.
“Kita harus meninggikan bargaining position kita di hadapan pemerintah. There is no free lunch, tidak ada makan siang yang gratis dalam urusan begini,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
