“Wajib pajak ini bisa perorangan dan instansi, termasuk pemprov. Sementara kita ketahui bersama, bahwa banyak kendaraan pemprov yang sudah tidak terpakai. Sehingga terkait data piutang pajak kendaraan ini, harus ada validasi data, supaya lebih terukur,” terangnya.
Dikatakan Bambang, sebenarnya sudah banyak inovasi dari Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) atau yang lebih populer dengan nama Samsat. Misalnya, mulai dari layanan Samsat malam, drive thru, aplikasi New Sakpole, hingga tagihan door to door. Komisi C DPRD Jateng juga mendorong agar terus ada peningkatan pelayanan, mengingat 90 persen PAD berasal dari pajak kendaraan bermotor.
Pemprov Jateng sendiri mempunyai lima macam pajak yang mendatangkan PAD. Yaitu dari pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, rokok, dan bea balik nama kendaraan bermotor.
Selain dari sisi pajak kendaraan bermotor, Komisi C juga mendorong BUMD untuk lebih optimal dalam bidang usahanya. BUMD harapannya bisa menata usaha masing-masing supaya lebih fokus dan terkonsolidasi. Bambang mencontohkan, untuk PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) fokus pada sektor pariwisata setelah menjadi perseroda. Begitu pula dengan PT Jateng Petro Energi (JPEN) serta PT Citra Mandiri Jawa Tengah (CMJT) yang sebelumnya mempunyai banyak unit usaha, sekarang hanya fokus pada pangan dan logistik. CMJT sekarang berubah menjadi Jateng Agro Berdikari.
“Sesuai dengan amanat PP 54 Tahun 2017, BUMD hanya boleh mempunyai dua jenis badan hukum yaitu perumda dan perseroda. Seiring dengan perubahan tersebut, kita juga mendorong untuk ada penataan unit usaha, supaya lebih fokus dan hasilnya lebih optimal,” katanya.
Bambang Hariyanto juga menyampaikan berbagai masukan untuk kemajuan BUMD. Menurutnya dalam tata kelola BUMD ada regulasi Good Coorporate Governance dan harus diterapkan. Dia juga menekankan perlu adanya perubahan mindset dari para petinggi BUMD, sehingga inovasi lebih bisa bergulir. Untuk Pemprov Jateng, harapannya lebih cermat dalam melakukan perekrutan direksi BUMD. Diantaranya harus ada direksi yang mempunyai jiwa bisnis dan daya juang kuat. (adv)
editor: ricky fitriyanto
