Dorong Pengelolaan Air KITB Hingga Tagih Piutang Pajak, DPRD Jateng Terus Optimalkan Pendapatan Daerah

Ketua Komisi C DPRD Jateng Bambang Hariyanto Bachrudin. (Ricky Fitriyanto/beritajateng.tv)

SEMARANG, 27/8 (beritajateng.tv) – Komisi C DPRD Jateng terus mendorong optimalisasi pendapatan daerah. Salah satunya dengan mendukung PT Tirta Utama mengelola suplai air bersih bagi Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB).

Dorongan tersebut diwujudkan melalui upaya revisi Perpres. Ketua Komisi C DPRD Jateng Bambang Hariyanto Bachrudin mengatakan, pengawalan terhadap revisi Perpres ini berlangsung hingga tiga bulan. Komisi C bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait mendatangi beberapa kementerian. Perjuangan tersebut membuahkan hasil, hingga Pemprov Jateng melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Tirta Utama berpeluang ikut andil dalam suplai air bersih untuk kebutuhan KITB.

Menurut Bambang, KITB nantinya akan membuka peluang usaha besar. Karenanya, salah satu fokus Komisi C DPRD Jateng adalah terkait kebutuhan air bersih bagi kawasan industri tersebut.

“Kita memiliki PT Tirta Utama dan Sungai Urang yang merupakan sumber air juga masuk dalam kewenangan provinsi. Maka kita harus ambil bagian karena potensi pendapatannya besar, jangan sampai hanya jadi penonton saja,” kata Bambang Hariyanto, Sabtu (27/8/2022).

Sebelumnya, upaya PT Tirta Utama untuk mensuplai air bersih bagi KITB terkendala adanya Perpres. Salah satu klausulnya membuat BUMD tidak bisa ambil bagian dalam peluang usaha tersebut.

Namun, lanjut Bambang, perjuangan yang dilakukan sudah mulai membuahkan hasil. Klausul tersebut sudah direvisi sehingga BUMD bisa terlibat dalam pengelolaan KITB.

“Ini tentu menjadi pintu masuk untuk PT Tirta Utama. Ke depan kita mempunyai peluang untuk menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah) dengan nilai yang cukup besar,” ujar politisi asal Banyumas tersebut.

Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, hal lain yang menjadi fokus Komisi C DPRD Jateng adalah terkait pajak kendaraan bermotor. Sebagai penyumbang PAD terbesar, tunggakan pajak kendaraan bermotor nilainya mencapai Rp 2 triliun. Mengingat besarnya piutang tersebut, Bambang mendorong agar ada validasi pendataan. Sehingga piutang yang tersisa menjadi piutang yang bisa ditagihkan. Sebab, fakta di lapangan banyak kendaraan yang masih menjadi penunggak pajak, tetapi fisik kendaraan sendiri sudah tidak ada.

“Wajib pajak ini bisa perorangan dan instansi, termasuk pemprov. Sementara kita ketahui bersama, bahwa banyak kendaraan pemprov yang sudah tidak terpakai. Sehingga terkait data piutang pajak kendaraan ini, harus ada validasi data, supaya lebih terukur,” terangnya.

Dikatakan Bambang, sebenarnya sudah banyak inovasi dari Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) atau yang lebih populer dengan nama Samsat. Misalnya, mulai dari layanan Samsat malam, drive thru, aplikasi New Sakpole, hingga tagihan door to door. Komisi C DPRD Jateng juga mendorong agar terus ada peningkatan pelayanan, mengingat 90 persen PAD berasal dari pajak kendaraan bermotor.

Pemprov Jateng sendiri mempunyai lima macam pajak yang mendatangkan PAD. Yaitu dari pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, rokok, dan bea balik nama kendaraan bermotor.

Selain dari sisi pajak kendaraan bermotor, Komisi C juga mendorong BUMD untuk lebih optimal dalam bidang usahanya. BUMD harapannya bisa menata usaha masing-masing supaya lebih fokus dan terkonsolidasi. Bambang mencontohkan, untuk PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) fokus pada sektor pariwisata setelah menjadi perseroda. Begitu pula dengan PT Jateng Petro Energi (JPEN) serta PT Citra Mandiri Jawa Tengah (CMJT) yang sebelumnya mempunyai banyak unit usaha, sekarang hanya fokus pada pangan dan logistik. CMJT sekarang berubah menjadi Jateng Agro Berdikari.

“Sesuai dengan amanat PP 54 Tahun 2017, BUMD hanya boleh mempunyai dua jenis badan hukum yaitu perumda dan perseroda. Seiring dengan perubahan tersebut, kita juga mendorong untuk ada penataan unit usaha, supaya lebih fokus dan hasilnya lebih optimal,” katanya.

Bambang Hariyanto juga menyampaikan berbagai masukan untuk kemajuan BUMD. Menurutnya dalam tata kelola BUMD ada regulasi Good Coorporate Governance dan harus diterapkan. Dia juga menekankan perlu adanya perubahan mindset dari para petinggi BUMD, sehingga inovasi lebih bisa bergulir. Untuk Pemprov Jateng, harapannya lebih cermat dalam melakukan perekrutan direksi BUMD. Diantaranya harus ada direksi yang mempunyai jiwa bisnis dan daya juang kuat. (adv)

editor: ricky fitriyanto

Leave a Reply