DPR RI Nilai Kartu Tani Bukan Memudahkan Petani Justru Mempersulit

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo.

BLORA, 27/7 (BeritaJateng.tv) – Fenomena kartu tani di Jawa Tengah hingga saat ini masih terus menjadi permasalahan disetiap musim tanam tiba.

Terutama dikalangan petani yang ada di desa terpencil ataupun petani yang sudah lansia atau buta akan teknologi.

Politisi dari partai bergambar pohon beringin Firman Soebagyo menyoroti fenomena kartu tani yang ada di Jawa Tengah.

Ia mengatakan bahwa kartu tani itu tidak mempermudah para petani tapi justru mempersulit petani.

“Keberadaan Kartu Tani selama ini khususnya di Blora malah tidak membantu dan cenderung mempersulit petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi,” kata Firman anggota komisi IV DPR RI kepada awak media, Senin (25/7/2022) malam.

Menurutnya, persoalan pupuk bersubsidi, khususnya di Blora memang menjadi masalah klasik. Petani, lanjutnya, sangat kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi dikarenakan banyaknya persyaratan.

Kemudian pola pendiatribusiannya yang kurang pas. “Kehadiran Kartu Tani itu kan seharusnya menjadi jembatan bukan malah mempersulit,” tuturnya.

Seperti diketahui, sistem kartu tani yang bersarat rigid menjadi kendala untuk para petani. Khususnya di Kabupaten Blora yang notabene banyak petani konvensional.

“Secara teknis, banyak petani di Blora yang masih kolonial artinya usianya di atas 50 tahun, sedangkan mereka (petani) tinggal di pedesaan dan terkendala masalah teknis seperti akses internet dan masih banyak lagi,” katanya.

Sehingga, lanjutnya, muncul banyak masalah dilapangan. Bahkan sampai berimbas kepada distribusi pupuk, khususnya pupuk bersubsidi.

Menurutnya, keberadaan kartu tani tidak hanya di Blora namun skala nasional perlu untuk dilakukan evaluasi. “Perlu untuk dilakukan evaluasi karena masalah yang muncul dilapangan banyak sekali,” terangnya.

“Kartu tani seharusnya dihapuskan saja supaya pupuk itu juga tepat sasaran, alhasil tidak terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) menjelaskan, kebijakan e-RDKK dan Kartu Tani guna memperketat penyaluran pupuk bersubsidi.

Sehingga tidak diselewengkan dan mencegah duplikasi penerima pupuk. Selain itu, untuk mendapatkan pupuk bersubsidi ini, para petani nantinya diharuskan memiliki kartu tani yang terintegrasi dalam e-RDKK.

“Biarlah (tidak pakai Kartu Tani) langsung diserahkan ke desa biar kepala desa dan kelompok tani yang mengelola (pupuk bersubsidi),” katanya. (Her/El)

Leave a Reply

Your email address will not be published.