SEMARANG, beritajateng.tv – Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono, menyebut distribusi pupuk di Jawa Tengah masih jadul.
Alasannya, distribusi pupuk di Jawa Tengah masih menggunakan Kartu Tani.
Hal itu Sudaryono ungkap saat menyampaikan materi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Terbatas Bidang Pangan Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Selasa 31 Desember 2024.
Sudaryono menyarankan, kartu tani dihapus per tahun 2025.
“Di Jawa Tengah ini terkait pupuk sangat jadul sekali. Saya kira perlu satu keputusan yang mana di tahun 2025 ini kartu tani untuk tidak diberlakukan lagi, karena di banyak daerah tidak ada pakai kartu tani, tapi di Jawa Tengah ini masih ada menggunakan kartu ini,” ungkap Sudaryono.
BACA JUGA: Blora Jadi Pilot Project Pupuk Organik Rumput Laut oleh KKP RI, Bupati: Membantu Keluh Kesah Petani
Solusi yang Sudaryono tawarkan ialah petani hanya menggunakan KTP untuk membeli pupuk. Menurut pengakuannya, penghapusan kartu tani merupakan aspirasi dari masyarakat.
“Kalau kami boleh saran sesuai dengan banyak aspirasi masyarakat yang masuk, kartu tani sebaiknya tidak diberlakukan, cukup menggunakan KTP. Sebagaimana cita-cita dan keinginan dari Pak Presiden untuk penyederhanaan, ngeringkesi, tata kelola pupuk yang ada,” tegas dia.
Serapan pupuk di Jawa Tengah hanya 72 persen selama 2024, apa penyebabnya?
Tak hanya itu, Sudaryono turut menyoroti penebusan pupuk di Jawa Tengah yang menurutnya masih tergolong rendah.
Sudaryono menyebut, penebusan pupuk tahun 2024 baru menyentuh 72 persen di Jawa Tengah.
“Untuk Jawa Tengah, Bapak Gubernur, penebusan pupuk tahun 2024 itu baru atau hanya 72 persen yang diambil atau ditebus oleh para petani. Tentu saja kita ingin sebisa mungkin mendekati 100 persen,” tegas Sudaryono.
Sudaryono menyebut, penebusan pupuk yang tak mencapai 100 persen di Jawa Tengah itu berkaitan dengan pendataan petani.
