Pemanfaatan teknologi digital juga menjadi salah satu agenda penting dalam revisi UU Pemilu. Menurut Doli, penggunaan teknologi tidak semestinya berhenti pada alat bantu penghitungan dan rekapitulasi suara seperti Sirekap.
DPR justru perlu mulai mempertimbangkan sistem pemilu elektronik yang lebih luas. Penerapannya dapat mencakup penghitungan suara elektronik, rekapitulasi elektronik, hingga pemungutan suara secara elektronik.
“Ke depan kita harus berpikir adanya e-election. E-election itu bisa e-counting, e-rekap, atau juga e-voting,” jelasnya.
Sementara itu, isu kesembilan berkaitan dengan penguatan lembaga penyelenggara pemilu. DPR ingin memastikan penyelenggara memiliki integritas, independensi, dan kompetensi agar mampu menjalankan tugas secara profesional.
Doli mengatakan Panitia Kerja (Panja) di Komisi II DPR RI telah dibentuk untuk menyusun naskah akademik dan draf RUU Pemilu.
Penyusunan kedua dokumen tersebut rencananya bakal selesai pada akhir Desember 2026 sebelum di ajukan sebagai usul inisiatif DPR.
Jika sesuai jadwal, pembahasan bersama pemerintah harapannya dapat mulai pada awal Januari 2027. DPR menargetkan revisi UU Pemilu rampung paling lambat akhir Maret 2027.
Ia menambahkan, revisi juga diperlukan untuk merespons sekitar 20 putusan MK yang berkaitan dengan perubahan ketentuan dalam UU Pemilu.
Mahasiswa siapkan rekomendasi untuk DPR
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mengapresiasi pembahasan revisi UU Pemilu melalui Pekan Progresif 2026.
Dia berharap gagasan yang muncul dari forum mahasiswa dapat menjadi masukan bagi DPR dan pemerintah.
“Kami berharap usulan dari Pekan Progresif ini dapat membantu DPR dan pemerintah dalam menyusun rancangan undang-undang pemilu,” kata Rahmat.
Koordinator I Pekan Progresif 2026, Natanael Sampetondok Mantiri, mengatakan kegiatan tahun ini secara khusus mengangkat isu perubahan UU Pemilu.
Menurutnya, persoalan politik uang, transaksi politik, hingga rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan tidak bisa lepas dari sistem pemilu.
“Untuk tahun ini yang membedakan terutama dari fokus isunya. Kami membawa isu rancangan perubahan Undang-Undang Pemilu,” ujar Natanael.
